LAJUR.CO, JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyentil perbankan yang menggunakan pendekatan agunan untuk memberi bantuan kepada UMKM. Padahal, kemudahan pembiayaan untuk memperkuat modal kerja menjadi salah satu upaya agar UMKM naik kelas.
“UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan,” kata Teten pada Selasa, 20 Juni 2023, dikutip dari keterangan tertulis.
Menurut Teten, pendekatan agunan pun sudah tidak dipakai di luar negeri. Perbankan di luar negeri umumnya menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.
Teten pun meminta perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lebih mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Terlebih, kata Teten, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menargetkan kredit perbankan ke UMKM mencapai 30 persen paa 2024.
“Kalau UMKM masih sulit mengakses pembiayaan perbankan dengan skema agunan, target tersebut bisa saja sulit dipenuhi,” ujar Teten.
Dampaknya, UMKM sulit naik kelas. Sebab, menurut Teten, UMKM butuh modal kerja untuk mengembangkan usahanya sehingga naik kelas. “Kalau hanya mengandalkan modal sendiri, itu sulit.”
Oleh karena itu, Teten melanjutkan, pemerintah terus menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya agar semakin banyak usaha mikro terbantu untuk menambah modal usahanya. “Mau bagaimanapun tak sedikit UMKM yang selama ini menggunakan uang secara mandiri karena sulit pinjam ke bank,” katanya.
Dalam mengatasi persoalan ini, Teten juga mengatakan kementeriannya terus berupaya agar UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi para petani-petani kecil dengan lahan yang sempit. Caranya dengan melakukan piloting untuk petani sawit yang diintegrasikan dalam sebuah koperasi dan terhubung sebagai offtaker.
“Offtaker ini yang menghubungkan para petani ke sektor pembiayaan, seperti perbankan, kata dia.
Teten mengatakan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM semakin mendukung UMKM maju dan berkembang. Sekaligus menciptakan semakin banyaknya lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan di daerah. Sebab, struktur ekonomi Indonesia dikuasasi sektor mikro hingga 96 persen. Sebanyak 70 persen lapangan pekerjaan pun disediakan oleh sektor usaha mikro. Adm
Sumber : Tempo.co
