Prof Aris Badara: Tidak Ada Broker Jabatan di Dikbud Sultra, Seleksi Kepsek Bebas Pungli

LAJUR.CO, KENDARI – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) Prof Aris Badara mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sultra yang bertugas di satuan tenaga pendidik tidak terpengaruh isu broker yang menjanjikan posisi jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkup Dikbud Sultra.

Pernyataan disampaikan Aris Badara menyusul rencana pengisian jabatan leader pada sejumlah sekolah di Provinsi Sultra. Bagi broker, kabar ini ditangkap sebagai ladang cuan.

Demi menghindari praktik ilegal tersebut, ia menegaskan, publik jangan tertipu iming-iming jabatan dijanjikan para broker, terlebih dengan syarat menyetor sejumlah uang.

Ia pun menegaskan, publik jangan tertipu iming-iming jabatan dijanjikan para broker, terlebih dengan syarat menyetor sejumlah uang.

“Tidak ada broker jabatan. Jabatan Kepsek tidak boleh ada transaksi. Kalau ada atasnamakan Kepala Dinas, tidak benar itu,” tegas Aris Badara.

Akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) yang baru saja mendapat mandat Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) memimpin OPD Dikbud Sultra menyebut, sejumlah kepsek teridentifikasi bakal memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Praktis, akan ada kekosongan kursi jabatan kepsek yang harus segera diisi.

Dikbud Sultra, lanjut Aris Badara, menjamin pengisian jabatan kepsek akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan sistem meritokrasi. Ini artinya, proses seleksi dan pengangkatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja calon kepsek secara adil dan transparan.

Langkah tersebut dilakukan demi memberantas praktik upeti dalam proses pengisian jabatan kepsek yang dapat merusak citra dunia pendidikan.

“Kita lakukan pemetaan. Tidak ada lagi bayar membayar,” ucap Aris Badara.

Pemilihan kepsek secara profesional secara langsung membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Langkah Aris Badara memberantas praktik pungli dan broker jabatan di satuan tenaga pendidik sejalan dengan pengarahan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka yang menginginkan pengisian jabatan apa pun di lingkup Pemprov Sultra bersih dari praktik korupsi dan pungli. Adm