LAJUR.CO, KENDARI – Meski potensi Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang melimpah, faktanya kekayaan tersebut belum memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal Bumi Anoa. Kondisi ini dilatarbelakangi kebijakan sektor pertambangan yang dikuasai pemerintah pusat.
Agenda pembangunan termasuk income daerah harusnya berkorelasi dengan geliat aktivitas pertambangan. Namun, Provinsi Sultra yang notabene merupakan daerah penghasil tambang hanya menerima dampak dari aktivitas pengerukan tambang.
Kondisi ini terungkap saat Fokus Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Provinsi Sultra Tahun 2024 diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Selasa (29/8/2023). FGD dibuka Sekda Sultra Asrun Lio turut menghadirkan Kepala Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra Syarwan dan instansi terkait.
Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio mengakui dominasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan berimbas negatif bagi bagi daerah penghasil seperti Sultra.
Seharusnya, kata Asrun Lio, pemerintah di pemerintah daerah juga diberi kewenangan yang sama dengan pusat. Dengan begitu, aktivitas pertambangan yang menimbulkan efek buruk juga memberi dampak signifikan bagi pembagunan di daerah.
“Semoga setelah pertemuan ini ada solusi yang diperoleh, evaluasi kembali sumber -sumber pendapatan daerah yang bisa diperoleh termasuk dari tambang,” tegas Sekda Asrun Lio saat membuka kegiatan FGD kemarin di Kendari.
Dalam rangka perencanaan pembangunan tahun 2024, Sekda Sultra berharap pemerintah pusat melakukan sinkronisasi dan evaluasi program – program pembangunan di daerah diantaranya terkait agenda pengentasan kemiskinan dan program stunting yang saat ini menjadi skala prioritas nasional.
Sejalan dengan itu, Kepala Bappeda Sultra J Robert, menyebut program pembangunan di Sultra tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya terbilang sangat rendah.
“Tahun 2023 ini hanya tersisa Rp8 milyar. Sebenarnya jumlahnya besar hanya ada kewajiban – kewajiban yang harus diutamakan. Tahun ini muncul kebijakan earmarking, yaitu prioritas pada program – program terpusat. Sehingga sisa DAU yang ada sangat minim dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Kondisi ini membuat Bappeda sebagai instansi perencana harus mengajak pihak terkait untuk memikirkannya,” ujar Robert.
Pemprov Sultra, lanjut Robert sejatinya membutuhkan sokongan dana besar untuk pembangunan termasuk sinkronisasi program – program pusat. Namun, karena PAD Sultra terutama dari sektor tambang belum memadai, agenda pembangunan berjalan lambat.
“Sebenarnya ada hal lain yang bisa dirasakan daerah, yaitu bagi hasil dari sektor tambang.Tapi nampaknya daerah belum menikmatinya, lantaran itu wewenang pusat. Selama ini kita hanya bisa merasakan efeknya saja dari tambang seperti banjir dan kerusakan lahan, dalam pertemuan ini semoga ada solusi,” ulas Robert. Adm
