LAJUR.CO, KENDARI – Dalam rangka memperingati lima tahun perjalanan Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pemerintah provinsi, dinas perikanan bersama dan Rare Indonesia mengadakan seminar perikanan, Selasa (15/5/2024).
Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pakar dan praktisi perikanan skala kecil untuk mendiseminasikan pencapaian Program PAAP dengan tema ‘Kontribusi PAAP untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil’.
Seminar yang dihadiri oleh 167 khusus mengulas implementasi PAAP di Sultra sebagai salah satu bentuk pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi perikanan yang sangat melimpah.
Dalam pidato pembukaannya, perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan La Ode Saifuddin mengatakan bahwa potensi perikanan Provinsi Sultra sangat berlimpah dan berpotensi untuk dikelola secara berkelanjutan.
“Kita harus menyadari bahwa potensi perikanan yang kita miliki ini sangat besar, oleh karena itu butuh adanya pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Dalam menjawab tantangan dari berbagai sisi yang dihadapi oleh sektor perikanan skala kecil, Pemerintah Sultra melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan menyatakan total 10 kabupaten pesisir didukung oleh Rare Indonesia menjadi bagian mitra pemerintah telah menjalankan Program PAAP. Dimana tujuan program PAAP adalah untuk memperbaiki pengelolaan perikanan skala kecil berbasis zonasi wilayah 0-2 mil laut.
Pendekatan PAAP didasari pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu. Pendekatan ini mengedepankan pengelolaan secara kolaboratif dengan memaksimalkan peran masyarakat sabagai penerima manfaat pertama sumber daya perikanan di wilayah mereka.
Kepala Bappeda Provinsi Sultra Robert mengatakan bahwa PAAP yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir sudah selaras dengan kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah daerah.
“Secara spesifik, PAAP telah masuk ke dalam Rancangan Aksi Daerah Provinsi dan harapannya bisa terintegrasi dengan program di tingkat kabupaten/kota,” ungkap J Robert.
Ia juga berharap agar pemerintah provinsi dapat terus memperjuangkan PAAP ke dalam periode pemerintah baik di masa transisi maupun pada periode pemerintahan definitif.
“Selama kurun waktu 2019 hingga 2024, PAAP telah menghasilkan 33 kawasan kerja seluas 339.953 ha di Sultra dengan 33 kelompok masyarakat yang tersebar di 10 kabupaten dan 52 kecamatan serta melibatkan sebanyak 292 desa pesisir (sekitar 30% dari jumlah desa pesisir di Sultra) dengan berbagai pendekatan di tingkat akar rumput yang berfokus kepada partisipasi aktif masyarakat dari berbagai aspek yang berkontribusi kepada sektor perikanan seperti pelibatan kaum perempuan, peningkatan usaha perikanan, pengelolaan keuangan rumah tangga perikanan (melalui Kelompok Simpan Pinjam), penguatan kelembagaan kelompok, pengawasan perikanan, hingga pencatatan hasil tangkapan.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari, Prof Asriyana menuturkan bahwa PAAP merupakan ‘best practice’ untuk perikanan skala kecil dan merupakan perwujudan pengelolaan berbasis masyarakat yang konkret dalam membawa perubahan terhadap masyarakat pesisir.
Namun begitu, ia tetap berharap bahwa perjuangan PAAP di Sultra bukan hanya perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan di level yang lebih luas.
“Saya berharap adanya kolaborasi antara berbagai stakeholder untuk meningkatkan efektivitas PAAP ke level yang lebih luas” tandasnya.
Selama lima tahun belakangan, lebih dari 20.000 masyarakat telah dijangkau dan sekitar 2.500 orang melibatkan diri sebagai penggerak utama di desa-desa PAAP melalui Kelompok PAAP untuk terus menginspirasi masyarakat luas di kawasan mereka. PAAP juga telah menjadi sebuah ruang kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan NGO untuk mengupayakan pengelolaan perikanan skala kecil yang lebih baik.
Sejalan dengan itu, Direktur Senior Program dan Kebijakan Rare Indonesia Hari Kushardanto menyatakan sebagai lembaga non pemerintah yang meneken MoU dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI, Rare Indonesia mengenalkan implementasi program PAAP untuk meningkatkan dan perbaiki sektor perikanan skala kecil di Indonesia.
Khusus di Sultra, selama tahun berjalan, sebanyak 33 kawasan PAAP telah menerapkan pola pelestarian dan pemanfaatan kawasan perikanan secara berkelanjutan. Program PAAP difasilitasi Rare Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat pesisir secara swadaya.
Ia berharap, pada tahapan akhir ini estafet keberlanjutan program PAAP di Provinsi Sultra, keterlibatan pemerintah jauh lebih besar.
Sebagai informasi, Rare adalah sebuah organisasi konservasi yang berbasis di AS, bekerja secara global untuk membekali mitra dan masyarakat di daerah yang paling terancam di dunia dengan keterampilan dan motivasi yang mereka butuhkan untuk merawat sumber daya alam mereka. Selama lebih dari 30 tahun terakhir pada lebih 55 negara dan ratusan kawasan kerja, Rare menggunakan pendekatan kreatif untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan stakeholder agar sumberdaya alam lebih terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Di Indonesia, Rare fokus bekerja pada pengelolaan perikanan melalui pendekatan PAAP yang saat ini tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Adm
