LAJUR.CO, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jamianan Produk Halal (BPJPH) memperingatkan, ada 2 sanksi menanti jika produk yang diperjualbelikan di dalam negeri tidak bersertifikasi halal. Sanksi tersebut tidak hanya berupa sanksi administrasi.
Seperti diketahui, wajib sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2024. Ketentuan ini berlaku wajib bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia telah dimulai.
Kewajiban ini sesuai Undang-undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan PP Nomor 39/2021.
“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar,” tambahnya.Dia menuturkan, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Sambil mmeberikan imbauan kepada pelaku usaha agar segera melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.
“Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pengawas JPH tersebut, BPJPH akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Untuk selanjutnya, akan ditentukan apakah pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai regulasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, kewajiban sertifikasi halal saat ini berlaku untuk tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar.
Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Adm
Sumber : CNBCIndonesia.com
