SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pembangunan kantor kejaksaan baru di Kabupaten Buton Utara urung terlaksana tahun ini. Padahal pusat telah menyetujui berdirinya Kantor Kejari di Butur.
BACA JUGA :
- Venue STQH Nasional Eks MTQ Kendari Pakai Lampu LED Standar Stadion GBK, Daya Listrik Ditambah
- Dapat ACC Pusat, Bulan Ini Pemprov Sultra Launching Sekolah Garuda di Konsel
- Bikin Bangga! Yasir Nur Ikhwanuddin Persembahkan Medali Emas untuk UHO di POMNAS XIX 2025
- Dinas SDA Tinjau Proyek Talud di Busel Didanai ASR-Hugua: Satu Sekolah Nyaris Ambruk Kena Longsor Selamat
- Ini Kata Dikbud Sultra Soal Aturan Wajib Kepsek Tes Menu MBG Sebelum Dibagi ke Siswa
Status ibu kota kabupaten rupanya menjadi pengganjal mulurnya program penambahan kantor baru di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut.
Hal itu diungkap Kepala Kejati Sultra, R Febrytriyanto. Ia menyatakan usul pembangunan Kantor Kejaksaan Butur telah mendapat persetujuan dari pusat tahun lalu.
Hanya saja, melihat realitas di lapangan membuat Kejati Sultra berpikir ulang, menunda sementara penambahan kantor unit layanan adhyaksa di sana.
“Ibu kota di Buranga. Tapi realitasnya di Kulisusu. Kalau kita bangun di Buranga, sangat jauh jaraknya dengan Kulisusu,” ujar R Febrytriyanto.
Kajati Sultra itu sendiri mengaku heran dengan realitas aktifitas layanan pemerintahan di sana
“Di UU Ibukota di Buranga. Tapi realitas di Kulisusu,” sambungnya.
Pemkab Butur sendiri telah menyerahkan sebidang tanah dihibahkan untuk pembangunan infrastruktur perkantoran Kejaksaan Butur. Namun, Kejati Sultra memilih menunda agenda tersebut hingga penempatan ibu kota Butur clear secara rill oleh pemerintah setempat.
“Jangan sampai ada masalah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, polemik Ibu Kota Butur telah lama menjadi perdebatan.
Merunut UU Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Butur, Pasal 7 menyebutkan secara jelas jika kedudukan daerah pecahan Kabupaten Muna itu terletak di Buranga.
Namun, faktanya infrastrukur hingga aktifitas perkantoran eksekutif maupun legislatif seluruhnya terkonsentrasi di Kecamatan Kulisusu.
Meski terdapat beberapa gedung perkantoran di bangun di Ibu Kota Buranga, tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Beberapa fasilitas pemerintah dibangun di Buranga terbengkalai lantaran denyut pemerintahan dipusatkan di Kulisusu. Adm
