LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah merumuskan agenda kerja untuk tahun 2025 yang sejalan dengan kebijakan nasional, melalui rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025 – 2029.
Beberapa fokus utama Bappeda Sultra yang telah ditetapkan, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi inklusif, penurunan angka kemiskinan, serta pengembangan infrastruktur strategis. Sejumlah agenda ini menjadi bagian dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Khusus peningkatan ekonomi inklusif, dalam skenario RPJMN 2025-2029 pemerintah pusat menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 8 persen secara agregat. Oleh karena itu, Pemprov Sultra menggerakkan sektor perekonomian yang mencakup pembenahan infrastruktur strategis untuk memicu pertumbuhan ekonomi.
“Untuk memicu pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya pembangunan infrastruktur dasar maupun strategis dalam kaitannya dengan jalan maupun transportasi,” ular Kepala Bappeda Sultra J Robert, Kamis (2/1/2025).
Pembangunan akses jalan diprioritaskan ke daerah yang memiliki kesenjangan aksesibilitas seperti di wilayah Kabupaten Buton Utara. Bappeda Sultra juga berkomitmen memperbaiki kondisi jalan provinsi di Kabupaten Konawe Selatan. J Robert menyebut, jalan tersebut merupakan jalan provinsi terpanjang di Sultra.
“Kita berupaya menekan ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana infrastruktur dari wilayah kepulauan dan daratan itu bisa tertangani dengan baik,” paparnya.
Di sisi lain, Bappeda Sultra turut memberi perhatian khusus pada pengurangan kemiskinan yang masih tinggi. Saat ini, angka kemiskinan di Sultra baik kategori ekstrem maupun absolut masih berada di kisaran 11,21%. Sementara target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMN mencapai sekitar 4%.
Selain itu, tahun 2025 ini juga akan digunakan sebagai kesempatan menyelesaikan kewajiban utang daerah. Utang daerah tersebut meliputi kewajiban pelunasan pinjaman dana pembangunan infrastruktur jalan pariwisata Kendari-Toronipa dan Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak (RSJPDO) Oputa Yi Koo.
Khusus untuk jalan Kendari-Toronipa, pelunasan utang sebesar Rp272,4 miliar dan bunga kumulatif sebesar Rp14,1 miliar ditargetkan selesai pada tahun 2025. Sementara untuk pinjaman terkait pembangunan RSJPDO Oputa Yi Koo akan dilunasi secara bertahap. Jumlah utang pokok pinjaman ini sekitar Rp109,5 miliar dan Rp8,1 miliar untuk bunga yang akan dibayar hingga tahun 2026.
Agenda-agenda besar tersebut, lanjut J Robert menjadi pekerjaan rumah paling berat di tahun 2025. Keterbatasan ruang fiskal akibat utang yang belum selesai menjadi faktor yang membatasi ruang gerak Pemprov Sultra dalam menjalankan program-program di atas.
Namun, ia optimis dapat menemukan alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Sehingga secara keseluruhan, Bappeda Sultra berupaya menyelesaikan program-program strategis yang mengacu pada RPJMN dan arahan pemerintah pusat. Red