LAJUR.CO, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat menampung cukup banyak warga transmigran sepanjang 56 tahun program transmigrasi bergulir. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyebut, jumlah transmigran yang bermigrasi ke Bumi Anoa sejak 1968 hingga 2024 mencapai 275.786 jiwa.
Ratusan ribu transmigran tersebut tersebar di 11 kawasan transmigrasi pada 10 kabupaten di wilayah jazirah Sultra.
Andi Sumangerukka mengatakan program transmigrasi berhasil melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
“Sejak 1968 hingga 2024, Sulawesi Tenggara telah menerima 69.747 kepala keluarga atau 275.786 jiwa transmigran,” ucap Andi Sumangerukka di hadapan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.
Kehadiran Wamen Transmigrasi sendiri dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin (4/8/2025).
Kata ASR, total 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di 10 kabupaten di Sultra diantaranya telah masuk dalam status tiga kawasan prioritas nasional. Tiga yaitu Kawasan Mutiara yang terletak di Kabupaten Muna, Kawasan Asinua Routa di Kabupaten Konawe, dan Kawasan Anawua Toari di Kabupaten Kolaka.
Ia menegaskan program transmigrasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.
“Program transmigrasi bukan hanya pemindahan penduduk, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan nasional,” ujarnya.
Karena itu, ASR menekankan pentingnya menjadikan kegiatan ini sebagai wadah penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Terutama dalam mendorong dan mendukung agenda transformasi transmigrasi yang mencakup 5T: Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong,” sebutnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman tentang kebijakan dan regulasi terkini terkait transmigrasi, meningkatkan kapasitas perencanaan yang lebih terintegrasi di daerah, serta mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal.
“Semoga forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, aman, mandiri, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.
Acara yang bertujuan untuk mempercepat proses inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di wilayah Sulawesi ini dibuka oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi. Adm
