LAJUR.CO, KENDARI – Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melangsungkan rapat penjaminan mutu/Quality Assurance (QA) dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) pemutakhiran kabupaten/kota.
Rapat dilaksanakan di Aula Bappeda Provinsi Sultra dan berlangsung selama 2 hari mulai pada tanggal 4-5 Desember 2023. Rapat ini dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sultra, Nur Fitrah Edyansyah mengatakan ada 5 kabupaten yang akan dinilai dokumen SSK pada rapat ini.
“Selama dua hari ini kami telah melakukan rapat penilaian dokumen SSK, ada 5 dokumen SSK. Kemarin ada Kabupaten Muna, Buton dan Buton Utara. Hari ini ada dokumen Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah,” Nur Fitrah, Selasa (05/12/2023).
Nur Fitrah juga menambahkan penilaian dokumen SSK ini sangat penting karena pemerintah provinsi harus melihat bagaimana strategi kabupaten/kota dalam menangani sanitasi.
“Penilaian dokumen SSK ini sangat penting karna kita harus melihat strategi kabupaten/kota dalam menangani sanitasi masyarakat Sultra,” tuturnya.
Lewat dari rapat ini, Nur Fitrah berharap 5 kabupaten yang telah dinilai dapat berjalan lancar implementasinya di tahun 2024.
“Harapan kami 5 kabupaten yang kami nilai dokumen SSK-nya dapat berjalan lancar implementasinya di 2024. Tujuan kami, program-program yang sudah direncanakan akan berhasil nantinya dan kita tim provinsi cuma mengawasi dan memonitoring apa yang akan dilaksanakan tahun depan,” tutupnya.
Laporan : Ika Astuti
