LAJUR.CO, KENDARI – Sebagai upaya mendukung operasionalisasi Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Bappeda Provinsi Sultra menggelar Lokakarya Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) PAAP di Sultra.
Lokakarya dilangsungkan di Hotel Swissbell, Kendari, Kamis (22/9/2022) dan dihadiri sejumlah akademisi maupun pemangku kebijakan di lingkup dinas kelautan dan perikanan provinsi Sultra.
Kepala Bappeda Sultra J Robert mengatakan, agenda tersebut dilaksanakan guna menghasilkan payung hukum melalui peraturan gubernur yang akan menjadi rujukan dalam menyusun perencanaan pengelolaan RAD PAAP.
“Peraturan gubernur ini kan menjadi penting buat kita untuk memberikan payung hukum terhadap rencana aksi daerah yang sudah kita susun. Kita berharap payung hukum ini akan menjadi rujukan kita dalam menyusun dokumen perencanaan. Kita berharap apa yang menjadi substansi untuk kebutuhan pelaksanaan rad ini bisa dibiayai oleh APBD,” ulas Robert saat membuka lokakarya.
Pentingnya membuat suatu rujukan RAD dalam PAAP juga dilandasi oleh masih adanya kebutuhan fasilitas masyarakat pesisir untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dalam mendukung pelestarian sumberdaya alam laut secara berkelanjutan.
“Masyarakat kita yang bekerja di wilayah pesisir cukup banyak. Namun mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya terlalu jauh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya karena ada hal-hal yang berkaitan dengan instrumen – instrumen yang berlaku di masyarakat maupun pemerintah terkait dengan kesejahteraan. Kita berharap RAD ini dapat terintegrasi dengan perencanaan kita kemudian dipayungi dengan peraturan gubernur,” sambung J Robert.
RAD yang dihasilkan dalam lokakarya akan diturunkan dalam RKPD, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain itu juga diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjalankan dan melanjutkan serta mereplikasi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Hari Kushardanto selaku Direktur Senior Program dan Kebijakan, Rare Indonesia, menyampaikan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan RAD PAAP tersebut sebagai bentuk komitmen Rare terhadap keberlanjutan program pengembangan sektor perikanan skala kecil.
“Kami melihat perikanan skala kecil permasalahannya besar dan kompleks. Makanya kami menawarkan komitmen yang sama untuk kita laksanakan bersama. Sehingga diskusi hari ini menjadi bentuk komitmen kami untuk membuat RAD PAAP ini menjadi jauh lebih komprehensif ke depan,” terangnya.
Kepala DKP Sultra La Ode Kardini menyampaikan RAD PAAP diharap dapat memberikan peta jalan bagi pengelola ekosistem laut untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Potensi kelautan Sulawesi Tenggara 1,5 juta ton, baru 12 persen yang tergarap, dan mayoritas skalanya kecil. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini rancangan pergub ini benar-benar terurus dengan baik sehingga memberikan arah atau peta jalan mengenai pengelolaan laut bagi masyarakat Sultra,” kata Laode Kardini.
Puluhan Desa Pesisir Sultra Ikut Partisipasi Aktif
PAAP merupakan sebuah program kerjasama antara Rare Indonesia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Rare sendiri merupakan Organisasi konservasi yang berbasis di Amerika Serikat (AS) yang bekerja secara global untuk membekali mitra dan masyarakat di daerah yang paling terancam di dunia dengan keterampilan dan motivasi yang mereka butuhkan untuk merawat sumber daya alam mereka.
Kampanye implementasi PAAP menjadi bagian strategi pemerintah mendukung pengelolaan perikanan skala kecil berkelanjutan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir pada umumnya.
Rare dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjalankan sebuah program yang dinamakan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) sejak tahun 2017.
Tahun 2021 lalu, sebanyak 11 daerah pesisir di Sultra telah menjadi bagian minta implementasi PAAP. Sejumlah masyarakat nelayan, komunitas dan pemangku kepentingan telah diajak berkolaborasi mendorong konservasi wilayah laut dan perikanan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan.
Pada tahun 2022, total lima kabupaten pesisir di Sultra kembali memasukkan PAAP dalam dokumen rencana strategis pembangunan daerah, masing-masing Kabupaten Buton, Muna, Muna Barat, Konawe Kepulauan dan Bombana.
Khusus di Kabupaten Buton, ada sebelas desa yang tercatat aktif. Diantaranya Desa Wabula, Desa Wabula 1, Desa Wasampela, Desa Wasuemba, Desa Barangka, Desa Boneatiro, Desa Boneatiro Barat, Desa Kamelanta, Desa Mabulugo, Desa Tumada, dan Desa Todanga.
Di Kabupaten Muna Barat, sebanyak 13 kepala desa yang tersebar di Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Utara menyatakan komitmen mendukung program Rare Indonesia tersebut
Berikut di Kabupaten Bombana total 13 desa ikut mendukung implementasi PAAP. Masing-masing Desa Baliara, Desa Baliara Selatan, Desa Baliara Kepulauan, Desa Batu Sempe, Desa Toli-toli, Desa Mawar dan Desa Lora. Berikut Desa Pulau Tambako, Desa Masaloka Selatan, Desa Masaloka Timur, Desa Masaloka Barat, Desa Masaloka dan Desa Batu Lamburi.
Pemerintah Provinsi Sultra diketahui telah menginisiasi program PAAP sebagai pendekatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Melalui PAAP, kelompok nelayan skala kecil akan mendapatkan akses untuk memanfaatkan, menjaga dan ikut terlibat dalam mengelola suatu wilayah laut dan sumberdaya perikanan di dalamnya. Saat ini program PAAP sudah dijalankan di 16 (enam belas) lokasi/kawasan dengan melibatkan nelayan kecil sebanyak 28.000 orang dari 175 desa pesisir pada 10 (sepuluh) kabupaten mitra pelaksananya.
Kesepuluh kabupaten tersebut mencakup Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, dan Bombana. Adv
