LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengelar rapat koordinasi guna memantapkan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sultra. Agenda ini sejalan dengan atensi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang fokus menelan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Rapat Bappeda Sultra menghadirkan Tenaga Ahli Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sultra, Organisasi Non Pemerintah Lingkup Provinsi Sultra serta peserta dari perwakilan Bappeda se-Sultra.
Saat membuka kegiatan, Sekretaris Bappeda Sultra Wa Ode Muslihatun mengatakan, rakor PPKE sangat penting untuk mendorong keterpaduan, sinergi program dan anggaran baik dari APBN maupun APBD dan APBDes agar target penghapusan kemiskinan ekstrem di Sultra dapat tercapai.
“Ini bagian sikap cepat OPD melaksanakan apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan atensi Pak Gubernur. Bagaimana mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, tentu harus ada keterpaduan dan sinergi program dari semua elemen,” jelas Muslihatun, Kamis (5/9/2023).
Ia mengatakan keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah sangat ditentukan peran tim TKPK, lembaga swasta OPD tekhnis dalam melaksanakan program kegiatan dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi. Langkah ini juga harus didukung dokumen perencanaan sesuai pemetaan yang sudah dilakukan dan menyasar masyarakat miskin ekstrem yang ada pada data by name by address yang didapatkan dari Kemenko PMK.
Tantangan dan Strategi
Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Pemprov Sultra sendiri menghadapi tantangan cukup berat. Sebab, berdasarkan data presentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sultra terbilang tinggi yakni sebesar 2,54 %. Persentase ini jauh lebih tinggi daripada angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,04 %.
Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, 10 kabupaten/kota diketahui masuk dalam deretan daerah dengan status kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.
“Ini menunjukan permasalahan yang serius untuk segera diatasi. Di Sultra, presentase penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Konawe sebesar 6,08 % sedangkan yang terendah berada di Kota Kendari sebesar 0,58 %. Ada rentang jarak yang cukup besar antara yang tertinggi dan yang terendah. Hal ini menunjukan adanya ketimpangan,” urai Muslihatun.
Bappeda Sultra memetakan tiga tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Sultra. Pertama, kemiskinan ekstrem penurunannya terbilang lambat.
“Tahun 2021 sebesar 2,93 % menurun menjadi 2,54 % pada tahun 2022, sementara target 2024 adalah 0 %,” sambungnya.
Berikut, tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi, dimana presentase kemiskinan ekstrem 2,54% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sultra sebesar 70.537 jiwa.
Ketiga, fakta kemiskinan ekstrem beberapa wilayah di Sultra meningkat. Terdapat 8 kabupaten di Sultra mengalami peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2021 ke tahun 2022.
Adapun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan difokuskan pada tiga poin utama. Pertama adalah pengurangan beban pengeluaran yaitu program jaminan sosial, bantuan sosial, subsidi tepat sasaran.
Kedua, pemerintah menerapkan strategi untuk peningkatan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan, kewirausahaan dan
pendidikan.
Ketiga, target PPKE di Sultra dijalankan dengan cara pengurangan kantong-kantong kemiskinan lewat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kawasan lingkungan dan sanitasi.
“Kemarin sudah ada program pembangunan rumah tidak layak huni oleh Pak Gubernur, ini adalah bagian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak,” jelas Muslihatun. Adm
