LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert membeberkan hasil refleksi dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sultra sepanjang tahun 2023.
Robert mengatakan rapat refleksi tahun ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana instansi pemerintah lebih mengedepankan untuk melihat hasil kinerja dari dua sisi. OPD dituntut bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik berjalan maksimal.
Dalam rapat yang digelar pada Jumat (22/12/2023), J. Robert mengulas pentingnya merefleksikan kelemahan yang dimiliki pemerintah atau indikator perencanaan pembangunan yang belum terwujud. Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor internal dan berujung pada adanya kebijakan yang mengalami perubahan.
“Evaluasi ini diharapkan kita bisa merekam apa yang menjadi dinamika selama proses perjalanan. Kita bisa melihat sejauh mana peran kita terhadap masyarakat. Hal menarik, ada indikator yang mengukur sejauh mana apa yang kita lakukan,” ujar Kepala Bappeda Sultra J Robert.
Refleksi itu menjadi penting, kata Robert dimana pihak pemerintah mengevaluasi dampak apa yang sudah dirasakan masyarakat dengan sejumlah program pembangunan digencarkan pemerintah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, delapan isu penting yang menjadi atensi Presiden RI di Sultra turut dipaparkan hasil implementasinya. Angka inflasi di Bumi Anoa dapat diturunkan sebesar 3,46 persen. Hal itu berkat kinerja pemerintah dalam hal ini dibawah pimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto memantau langsung harga-harga di lapangan.
Kemudian, pemerintah juga dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai mencapai target 0% pada 2024. Isu ketiga adalah fokus menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target nasional tahun 2024.
“Data menunjukkan bahwa kita dari tahun 2020 sampai tahun 2022, itu kan mendapatkan penurunan. Stunting ini sudah kita lakukan cukup masif, mulai dari pelayanan di Pemprov Sultra maupun kabupaten/ kota sesuai kewenangan masing-masing,” ucapnya.
Isu berikutnya adalah menciptakan iklim investasi yang mudah. Pemerintah sebisa mungkin mengatur kebijakan agar investor dapat lebih mudah menanamkan sahamnya di wilayah industri di Sultra.
“Jadi kalau investasi banyak hal yang kita lakukan. Kita berusaha agar bagaimana supaya kemudahan investasi bisa terbuka. Kita memperpendek rentang birokrasi terkait perizinan PTSP, kita juga dorong pelayanan publik di kabupaten kota bisa diwujudkan,” tambah J. Robert.
Kelima adalah memastikan APBD untuk dibelanjakan pada produk-produk buatan dalam negeri. Selanjutnya kabupaten/kota harus mulai mendesain wilayahnya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah.
Di Kota Kendari sendiri, potensi daerah dengan Aspal Buton dimanfaatkan dalam program pembangunan jalan wisata Kendari – Toronipa. Jalan wisata dengan panjang 14,3 kilometer dan lebar 27 meter tersebut , kata Robert telah dilapisi dengan aspal buton.
Pemerintah juga harus menjaga stabilitas politik di daerah kekuasaannya guna mendukung penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti yang aman dan damai.
“Terkait dengan menjaga stabilitas di tengah Pemilukada dan Legislatif. Kita fokus kepada Pemilukada, Alhamdulillah setiap yang dipersiapkan terkait pengamanan dan penyelenggaraan semua kita laksanakan,” tuturnya.
Isu terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya jaminan kebebasan beragama di tengah-tengah masyarakat. Red
