LAJUR.CO, KENDARI – Kabupaten Muna Barat (Mubar) menempati posisi tertinggi daerah rawan saat pemilu 2024 kategori “money politik”. Diantara 17 kabupaten/kota, ditemukan 179 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki potensi rawan terjadinya praktik politik uang di sekitar lokasi TPS dan di TPS.
Dalam data dirilis Bawaslu Sultra, presentase potensi TPS rawan pada variabel kampanye di Mubar ada di 83 TPS. Kabupaten Bombana menduduki peringat tertinggi kedua soal praktik politik uang yakni ada di 33 TPS. Selain itu, juga ada 24 TPS yang termasuk rawan berkampanye dengan uang di Kabupaten Buton.
“Potensi TPS rawan pada variabel kampanye terbesar terjadi praktik politik uang ada di Muna Barat dengan 83 TPS,” kata Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo, Rabu (14/2/2024).
Proses pengumpulan data dan rekapitulasi TPS Rawan Pemilu ini dilaksanakan pada 7 – 10 Februari 2024. Ada sejumlah variabel dan indikator TPS rawan hasil pemetaan Bawaslu Sultra diantaranya penggunaan hak pilih, keamanan, kampanye, netralitas, logistik, lokasi TPS serta jaringan internet dan listrik.
Sejumlah TPS di Bumi Praja Laworo berpotensi rawan tidak hanya dari variabel Kampanye, namun diukur dari aspek netralitas dan ketersediaan jaringan internet dan listrik.
Potensi rawan terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, perangkat desa dan kepala desa paling tinggi terjadi di Mubar dengan 83 TPS, kemudian disusul Bombana hanya 10 TPS.
Tidak hanya itu, ketersediaan listrik dan jaringan internet yang tidak memadai di lokasi TPS dapat menghambat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Dalam kategori ini, Mubar masuk urutan ketiga dengan jumlah 125 TPS. Urutan pertama indikator jaringan di lokasi TPS paling banyak terjadi di Konsel di 158 TPS, lalu Buton Selatan dengan 143 TPS.
Sementara itu, untuk lokasi TPS yang kemungkinan bahan logistiknya mengalami kerusakan terjadi di 4 TPS di Busel dan 1 TPS di Buton Utara. Sebanyak 15 TPS di Busel juga masuk indikator riwayat keterlambatan berpotensial rawan. Red
