SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pemprov Sultra dan DPRD Sultra rupanya belum satu suara mengizinkan 500 TKA China bertandang ke Sulawesi Tenggara di musim pandemi Corona.
BACA JUGA :
- Diskominfo Sultra Helat Lomba Unik Meriahkan HUT ke-80 RI
- Potret HUT ke-80 RI Instansi Pemprov Sultra: OPD Berkompetisi, Bersolek Sambut Euforia Kemerdekaan
- Atlet Dayung Asal Sultra, Dayumin Harumkan Indonesia, Sumbang Emas di The World Games 2025 China
- HUT RI Perdana ASR Sebagai Gubernur Sultra, Serukan Persatuan & Sinergi Bangun Daerah
- Prabowo Terima Laporan, Ada 1.063 Tambang Ilegal!
Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Saleh (ARS) salah satunya tegas bersuara meminta penundaan kedatangan buruh Tiongkok yang akan bekerja di pabrik smelter milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
Apalagi para TKA tersebut sebagaimana dibeber ARS diindikasi belum melengkapi dokumen syarat wajib bagi buruh asing yang akan bekerja di Indonesia.
Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Gubernur Sultra, Ali Mazi termasuk Kapolda Sultra, Irjen Pol Merdisyam yang menyebut dokumen maupun kewajiban 500 TKA yang akan masuk ke Sultra sudah clear.
“Tunda dulu mereka itu (500 TKA China). Ada tanggung jawab, ada portofolio yang mereka harus selesaikan dulu. Setelah itu, silahkan mereka datang. Kalau belum lengkap jangan paksakan kehendak,” ungkap ARS, Rabu 17 Juni 2020.
Ia mengungkap dokumen imigrasi dipegang para buruh China rerata berstatus visa kunjungan. Bukan visa kerja layaknya diwajibkan bagi pekerja asing yang hendak bekerja di perusahaan negara tujuan.
Beberapa oknum, sebut ARS sengaja menutupi kejangggalan ini demi memuluskan arus masuk TKA China.
“Coba kita jujur, bahwa 80-90 % TKA yang masuk di Indonesia menggunakan visa kunjungan, dan ini sangat merugikan negara, serta tidak ada kontrol dari negara karena ada segelintir orang yang menutup-nutupi kejadian ini,” ungkap ARS lagi.
ARS juga sangsi dengan janji pendampingan tenaga kerja lokal jika 500 TKA China diterima di Sultra. Ia melihat sejauh ini belum ada tanda-tanda PT VDNI maupun PT OSS, dua smelter raksasa di Morosi mempersiapkan program pendampingan pekerja lokal.
“Kalau dibilang ada pendampingan sampai 6-10 orang per TKA, maka pihak perusahaan sedikitnya harus menyiapkan sekitar 5.000 tenaga kerja lokal,” jelas ARS.
Ia pun meminta agar TKA China lebih tertib dan mematuhi kewajiban sebelum terbang ke Sultra. Termasuk mematuhi protokol Covid-19 demi menjaga kemungkinan penyebaran virus Corona di masa pademi. Adm
