LAJUR.CO, JAKARTA – Masyarakat lingkar tambang di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara mengeluhkan jika hingga saat ini belum merasakan dampak positif dari aktivitas perusahaan di bawah PT Antam, Tbk. Kondisi masyarakat di sejumlah desa sekitar lokasi tambang nikel itu terungkap saat anggota Ombudsman RI Hery Susanto melakukan peninjauan lapangan pada 26 September 2023 lalu.
Proses perekrutan karyawan PT Antam Tbk yang mayoritas mengambil dari daerah lain menyebabkan angka pengangguran di daerah setempat makin meningkat. PT Antam Tbk diketahui hanya mempekerjakan sekitar 10 persen masyarakat lokal.
“PT Antam Tbk hanya mempekerjakan sekitar 10 % masyarakat lokal selebihnya tenaga kerja berasal dari daerah lain, sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelum PT Antam Tbk mengambil alih WIUP, dimana tenaga kerja sebagian besar berasal dari warga lokal,” papar Hery Susanto dalam zoom meeting menyampaikan hasil tinjauan lapangan Ombudsman RI, Selasa (23/1/2024).
Sebelumnya PT Antam Tbk telah mengambil alih beberapa WIUP dari penguasaan perusahaan swasta yang tidak memperhatikan kaidah pertambangan. Masyarakat yang semula memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani, kini tidak lagi dapat bekerja sebagaimana biasanya. Karena lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan pertambangan dan perairan laut ikut tercemar.
Selain itu, aktivitas perusahaan tersebut tidak memberi percikan manfaat kepada warga sekitar seperti adanya CSR atau pemberdayaan masyarakat lokal. Ekonomi masyarakat menjadi memprihatinkan sejak adanya aktivitas tambang, bahkan akses jalan pun tidak terpelihara dengan baik.
“Temuan di Desa Tapunggaya, sebelum masuknya perusahaan tambang itu sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani. Perusahaan yang masuk tidak mempunyai program CSR, hanya diberikan “uang debu”. Sementara di Desa Tapuemea, tidak ditemukan pemeliharaan jalan umum dan masyarakat merasakan dampaknya,” kata Hery.
Saat melakukan tinjauan langsung di blok Mandiodo, Hery Susanto didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo dan petugas dari PT Antam Tbk. Dalam kunjungan tersebut, tim peninjau melakukan diskusi bersama perangkat desa dan masyarakat dari sejumlah wilayah. Diantaranya perwakilan dari Desa Tapuemea, Desa Tapunggaya, Desa Mandiodo, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Petani/Nelayan, Perwakilan Pemuda dan perwakilan masyarakat umum.
Sorotan Ombudsman RI terhadap praktik tambang di Blok Mandiodo itu bermula saat aktivitas tambang nikel sempat ditutup. Volume ekspor nikel Indonesia dilansir dari laman BPS mencapai 297,76 ribu ton dengan nilai sebesar USD 2,45 miliar pada paruh pertama tahun 2022. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia pada tahun 2022 menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Red
