LAJUR.CO, KENDARI – Kabupaten Konawe Selatan mendapat jatah pembuatan sertifikat 4.500 bidang tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Informasi ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Konsel, La Ode Muhammad Ruslan Emba, diwawancarai usai rapat bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra di Rujab Gubernur Sultra, Selasa (25/5/2021).
PTSL adalah program sertifikat gratis dari BPN ke masyarakat. Dulunya dikenal dengan istilah Prona (Proyek Nasional Agraria). Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Prona bertransformasi menjadi PTSL.
Sementara untuk program redistribusi tanah tahun 2021, kabupaten digawangi Bupati dan Wakil Bupati Surunuddin Dangga – Rasyid ini keciprat 2.500 bidang.
Redistribusi yang masuk dalam bagian tanah reformasi agraria adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
“Tahun ini untuk Pengukuran dan Sertifikat program PTSL ada 4.500 dan Untuk redistribusinya 2400,” ungkap Ruslan Emba.
Hingga medio 2021, dari kuota tersebut realisasi penerbitan sertifikat dari dua program tersebut baru sudah mencapai angka sekitar 40 persen.
“Belum begitu banyak. Sekitar 40 persen,” singkatnya.
Sebagai informasi, kehadiran Wamen Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra membahas berbagai isu bidang agraria di Sultra jelang rakor Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2021.
Diantaranya menyangkut sengkarut IUP dengan kawasan hutan, transmigrasi serta hak milik di beberapa kabupaten, legalisasi aset dan akses masyarakat adat tradisional dan lokal wilayah pesisir pulau kecil dan terluar, penataan kawasan pemukiman Suku Bajo, penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, transmigrasi hingga, polemik area laut yang dikuasai perorangan maupun kepentingan bisnis.
Keseluruhan isu agraria diatas bakal dibahas serius dalam agenda Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2021 GTRA Summit yang dipusatkan di Kabupaten Wakatobi akhir tahun ini. Adm
