LAJUR.CO, KENDARI – Komisi II DPRD Kota Kendari menghearing PT Pertamina menyusul fenomena kelangkaan gas elpiji 3kg di Kota Kendari. Hearing dipimpin Ketua Komisi II Rizky Brilian itu berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Kendari, Senin (30/10/2023).
Hearing tersebut ikut menghadirkan pimpinan Stasiun Pengisian Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) Sultra serta Kepala Dinas Perdagangan Kota Kendari.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari mengatakan, pertemuan dengan pihak Pertamina dimaksudkan mencari solusi permasalahan kelangkaan gas melon yang memicu naiknya harga bahan bakar kebutuhan rumah tangga tersebut.
“Forum pertemuan ini sengaja kami agendakan untuk mencari solusi dari titik permasalahan seperti apa dan titiknya di mana sehingga kita dapat menganalisis permasalahan tersebut,” ucap Rizky Brilian.
PT Pertamina berdalih kelangkaan LPG 3 Kg disebabkan adanya kebakaran stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Konawe. Kondisi ini diperparah dengan status SPPBE Kolaka yang izin migrasinya habis. Dua hal tersebut diklaim mengganggu arus suplai stok gas elpiji 3kg di Kendari.
Sebelumnya, ada dua SPPBE yang menyangga kebutuhan gas LPG di Sultra. Masing-masing SPBE di Kabupaten Konawe dan SPPBE Kota Kendari. Namun SPBE di Konawe mengalami insiden kebakaran pada Oktober lalu.
Alhasil, hanya satu SPBE yang menopang suplai gas ke masyarakat. Inilah mengapa Pertamina menyebut terjadi kelangkaan gas di Kota Lulo selama beberapa pekan terakhir.
“Bulan September, SPPBE yang berada di Kolaka secara izin migrasinya telah habis sehingga kami harus menghentikannya yang membuat hanya 2 SPPBE yang beroperasi yaitu SPPBE yang berada di Kabupaten Konawe dan SPPBE Kota Kendari, tetapi pada bulan Oktober kita mendapatkan insiden bahwa (SPPBE) Kabupaten Konawe itu terbakar yang membuat (SPPBE) yang berada di kota Kendari ditopang untuk menyalurkan gas elpiji se-Sultra,” tutur Breast Manager PT Pertamina Ferdy.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD meminta pemerintah maupun Pertamina pemerintah dan Pertamina mengambil langkah cepat agar kejadian kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat dapat teratasi.
Sebagai informasi, selain kelangkaan gas subsidi, masyarakat mengeluhkan penjualan gas melon di atas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET). Di pasaran,gas subsidi dibanderol mulai Rp35 ribu – Rp70 ribu pertabung.
Nominal ini jomplang dari ketentuan HET gas subsidi yang sejatinya hanya Rp20 ribuan pertabung. Ironisnya, harga gas subsidi yang jauh di atas rerata HET ini bukan kali ini saja. Kondisi harga isi ulang tabung gas subsidi yang meroket berlangsung sejak beberapa tahun. Parahnya, sekarang harga isi ulang tabung gas menembus Rp75 ribu.
Mirisnya, pangkalan gas di Kota Kendari yang seyogyanya menyediakan gas sesuai harga HET, stok gas selalu kosong. Alhasil, masyarakat terpaksa membeli gas di kios pengecer meski harganya mencekik.
Laporan : Ika Astuti
