LAJUR.CO, KENDARI – Selama musim kampanye pemilihan umum tahun 2024 berlangsung, para aparatur sipil negara (ASN) diwanti-wanti untuk tetap menjaga netralitasnya. Netralitas ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap ASN wajib netral dan bebas dari intervensi politik.
Bentuk-bentuk pelanggaran yang harus dihindari oleh ASN, termasuk pelanggaran di dunia maya ini dimuat dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN di Sultra.
Aturan ini berlaku bagi semua yang tercatat sebagai ASN. Mereka yang nekat melanggar aturan netralitas ini pun jelas akan mendapat sanksi. Sanski tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Dalam mensosialisasikan aturan tersebut, Dinas Kominfo Sultra melakukan beberapa tahapan dalam menyasar masyarakat serta para ASN setempat. Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut instruksi Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto beberapa waktu lalu kepada para anak buahnya.
“Tentunya kami sampaikan dalam rapat bahwa kita netral. Ada beberapa instruksi atau himbauan dari pemerintah misalkan kita foto atau jari tidak bisa menggunakan 1,2,3,4,5 itu kita sosialisasikan,” kata Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr Ridwan Badallah, Jumat (24/11/2023).
Dinas Kominfo Sultra memperbanyak produksi konten-konten informatif perihal literasi kepemiluan guna menyajikan edukasi kepada masyarakat peserta pemilu. Banyaknya ruang digital dan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan sejenisnya dimanfaatkan Kominfo Sultra dalam menyebarkan konten edukatif mereka.
Masyarakat Bumi Anoa yang mayoritas berselancar di dunia maya memungkinkan dapat dengan mudah menerima informasi penting dari konten Kominfo Sultra.
“Kamu juga mendesain video dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat untuk masyarakat tahu bahwa pemilihan ini kita harus netral. Video akan sebarkan di YouTube, TikTok untuk memberikan literasi dan edukasi kepada pengguna digital,” tambah Ridwan Badallah.
Salah satu program digagas institusi ini yakni “Kopilaborasi” yang menghadirkan penyelenggara pemilu serta para pengamat politik. Narasumber kegiatan dihadirkan untuk berbagai pandangan soal kepemiluan dan terlaksananya pemilu yang luber, jurdil dan damai.
Lebih lanjut, kata Ridwan pihaknya akan melakukan takedown pada video atau konten berisi narasi provokatif yang diduga akan menggiring ke pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk netralitas ASN. Para ASN di Sultra sangat haram untuk terlibat dalam proses kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kita juga akan melakukan penghapusan pada konten yang berbau isu isu kampanye dari orang per orang. Bahkan kita juga akan ‘takedown’ konten konten negatif dan provokatif,” paparnya.
Bagi Ridwan Badallah, selama menghadapi penyelenggaraan pesta demokrasi pada Februari 2024 ini, seorang ASN cukup menjadi masyarakat dan aparat yang baik. Hal ini menjadi wujud implementasi peraturan soal netralitas ASN.
“Kita cukup menjadi masyarakat yang baik, aparat yang baik yang kalau ditanya soal pemilu kita berikan jawaban yang netral. Kita juga punya hak untuk memilih, pilihan kita itu jangan kita sampaikan ke orang lain. Jangan kita suruh orang lain memilih pilihan kita,” tutupnya. Red
