LAJUR.CO, KENDARI – Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) memproyeksikan perekonomian Provinsi Sultra pada tahun 2023 diproyeksi akan terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif berkat sinergi dan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha dan berbagai stakeholders terkait. Kabar baik tersebut disampaikan Deputi Kepala KPwBl Provinsi Sultra Aryo T Prasetyo disela penyampaian outlook ekonomi Sultra tahun ini pada gelaran Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Provinsi Sultra tahun 2022 di Aula Wakatobi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Rabu (30/11/2022).
Acara rutin Bank Indonesia itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, sejumlah anggota Forkopimda Sultra, kepala daerah 17 kabupaten/kota se-Sultra, pimpinan lembaga dan instansi terkait di lingkup Provinsi Sultra, serta berbagai mitra strategis dan stakeholders terkait lainnya.
Geliat ekonomi Sultra yang bergerak positif pada tahun 2023, kata Aryo, sejalan dengan optimisme perekonomian nasional yang didukung oleh sinergi dan inovasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi.
BI Sultra, jelas Aryo akan terus berkomitmen untuk menjadi strategic advisor bagi pemerintah daerah dan terus mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi dan terobosan yang dibangun bersama pada berbagai forum, baik melalui TPID, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan lainnya yang diintegrasikan dengan mandat kebijakan Bank Indonesia pada sektor Moneter, Sistem Pembayaran (baik tunai maupun non tunai), pengembangan UMKM, akselerasi inklusi keuangan, dan berbagai kebijakan strategis lainnya.
“Kedepan, sustainable growth perlu menjadi fokus bersama demi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan, salah satunya diwujudkan melalui pengembangan sektor UMKM dan Pariwisata yang selalu mengedepankan aspek keberlanjutan,” jelas Aryo.
Lebih jauh, dengan mencermati dinamika perkembangan ekonomi terkini, BI Sultra memperkirakan perekonomian Sultra akan tumbuh terakselerasi dibandingkan tahun 2021. Hal ini didukung solidnya kinerja ekspor dan investasi yang terus berlangsung, serta konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh tinggi.
Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2023 diperkirakan berada di atas rentang target capaian inflasi nasional yang sebesar 3,0% + 1 ,0%. Kondisi tersebut dipicu oleh kenaikan harga energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendorong kenaikan sejumlah tarif angkutan darat dan laut, serta kenaikan harga angkutan udara di tengah pulihnya permintaan.
Pada tahun 2023, BI juga memperkirakan perekonomian Sultra akan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif di tengah potensi gejolak ekonomi dan geopolitik dunia.
Lebih jauh, tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi, dipicu oleh tekanan eksternal dan keterbatasan supply energi yang masih berlanjut hingga 2023 meskipun diperkirakan mulai mereda pada paruh kedua tahun 2023.
Merespons hal tersebut, BI Sultra merekomendasikan beberapa hal demi mendorong akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif, kuat, dan berdaya tahan.
Pertama adalah mengoptimalkan dan mengakselerasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Dana Insentif Daerah, diantaranya melalui akselerasi penyaluran bantuan sosial dan bantuan sarana dan prasarana pertanian.
Pengembangan UMKM sebagai elemen kunci pengembangan ekonomi nasional dan daerah perlu dilakukan secara end to end dari hulu ke hilir melalui replikasi best practice pilot project digitalisasi produksi, penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan, hingga digitalisasi pemasaran produk dan pengawasan pasar.
Berikut adalah mendorong penertiban dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal, sehingga kontribusi industri pertambangan dapat tercatat dengan baik dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam praktiknya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Poin keempat adalah mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan memberikan dukungan terhadap peningkatan kemudahan akses pada objek wisata unggulan, di antaranya Wakatobi sebagai salah satu destinasi 10 Bali Baru yang telah ditetapkan pemerintah.
Kelima melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan potensi pengembangan ekonomi yang baik pada berbagai sektor, memperkuat sinergi TP2DD dengan mendorong ETPD demi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta digitalisasi yang berbasis UMKM.
Ketujuh, pemerintah mesti mendorong akselerasi investasi melalui promosi investasi clean and clear serta pembiayaan alternatif dalam pembangunan daerah seperti Public Private Partnership.
Berikut menjalankan kebijakan Akselerasi Realisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) Intra dan Inter Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya melalui optimalisasi bantuan transportasi untuk produsen sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, terutama untuk komoditas bawang merah dan telur ayam ras. Konsisten melaksanakan Pasar Pangan Murah dan Sidak Pasar pada pasar yang menjadi objek survei Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga lebih tepat sasaran dalam menekan inflasi daerah.
Pemerintah juga harus terus memperkuat sinergi TPID, terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui optimalisasi pertukaran data (pasokan, kebutuhan, dan harga) sebagai dasar kebijakan pengendalian dan mitigasi supply shock.
Sementara itu, Wagub Sultra Lukman Abunawas menyatakan Pemprov Sultra bersama seluruh kabupaten/kota berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Bank Indonesia dan stakeholders terkait lainnya dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
“Koordinasi dapat dilakukan melalui forum TPID untuk mendukung stabilitas inflasi daerah melalui optimalisasi kebijakan fiskal daerah, serta mendorong ETPD melalui penggunaan QRIS pada berbagai fasilitas umum dan layanan publik melalui TP2DD demi menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, efektif, dan efisien,” jelas Wagub Sultra.
Selanjutnya, Lukman Abunawas menyampaikan ke depannya, ekonomi daerah Sultra optimis terus tumbuh positif yang didukung oleh kebijakan makro dan mikro yang akomodatif, baik berkaitan dengan kebijakan investasi hingga pengembangan UMKM.
Namun lebih dari itu, sinergi, inovasi, dan kolaborasi perlu terus diperkuat pada tahun 2023, terutama dengan mempertimbangkan kondisi yang semakin tidak pasti pada masa mendatang, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam PTBI Nasional 2022.
Selain penyampaian outlook perekonomian daerah, PTBI Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama terkait fasilitasi sertifikasi Kekayaan Intelektual (Kl) untuk mendorong akselerasi pengembangan UMKM Unggulan Sultra dengan Kepala Kantor Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba.
Masih pada momen yang sama, BI Sultra melakukan penyerahan Stakeholders Award dengan 14 kategori kepada 35 mitra strategis KPwBl Sultra yang bersinergi dan berinovasi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi daerah Sultra selama tahun 2022.
Ke depannya, BI Sultra akan senantiasa berkomitmen memberikan kontribusi terbaik untuk Sultra melalui sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholders terkait demi mewujudkan ekonomi daerah yang kuat dan berdaya tahan, serta terus memberi makna bagi Indonesia. Adm
