LAJUR.CO, KENDARI – Kuota rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2024 disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI menjadi yang tertinggi selang beberapa tahun periode penerimaan CPNS dan PPPK di Bumi Anoa.
Tahun 2024, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto berhasil menggolkan 7.497 kuota ASN Pemprov Sultra. Jumlah tersebut mencakup 5.988 formasi PPPK dan 1.509 formasi CPNS.
Komposisi masing-masing formasi terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 981 orang (CPNS), formasi tenaga kesehatan terbagi 442 CPNS dan 702 PPPK, dan formasi tenaga teknis terbagi 1.067 CPNS dan 4.305 PPPK.
Merujuk data tren rekrutmen CPNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Sultra sejak tahun 2021, kuota penerimaan ASN digolkan Andap Budhi lewat Kemenpan-RB tahun 2024 sebanyak 7.497 kuota menjadi yang tertinggi.
Data dihimpun Lajur.co, tahun 2021 Pemprov Sultra hanya memperoleh 1.150 kuota penerimaan ASN dengan komposisi 1.100 formasi PPPK dan 50 formasi CPNS.
Tahun 2022, kuota penerimaan ASN Pemrov Sultra nihil formasi CPNS. Kemenpan-RB hanya menyetujui usul rekrutmen PPPK dengan total 4.592 kuota.
Tahun 2023, kuota penerimaan ASN Pemprov Sultra juta minus formasi CPNS. Rekrutmen ASN Pemprov Sultra hanya membuka formasi 4.503 PPPK.
Khusus tahun 2024, tren penerimaan ASN Pemprov Sultra meningkat signifikan menjadi 7.497 kuota, terdiri dari 1.509 formasi CPNS dan 5.988 PPPK.
Sebagai catatan, Andap menyebut pengangkatan PPPK bersumber dari tenaga honorer yang telah tervalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra.
Menyusul rencana penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024, Sekjen Kemenkumham RI tersebut menegaskan proses penerimaan CPNS lingkup Pemprov Sultra tidak dipungut biaya alias gratis. Ia memastikan tahapan rekrutmen menerapkan enam prinsip pengadaan ASN yaitu adil, objektif yang didasarkan pada hasil tes dan kesesuaian keadaan, gratis, kompetitif, transparan, bersih atau kolusi dan nepotisme.
“Jangan sampai ditipu atas nama oknum. Awasi perangkat kami,” ucap Andap Budhi diwawancarai media di ruang kerjanya pekan lalu.
Andap meminta agar masyarakat ikut mengawasi proses seleksi CPNS tahun ini sehingga benar-benar bersih dari indikasi pelanggaran, termasuk permainan calo yang mengatasnamakan pemerintah.
Selama proses rekrutmen CPNS 2024, Andap menyatakan akan membuat layanan hotline sebagai akses bagi masyarakat melaporkan indikasi penyimpangan penerimaan calon abdi negara.
“Kita akan buat hotline. Kalau ada penyimpangan, laporkan. Perangkat kita juga siap terutama inspektorat untuk sama-sama awasi proses rekrutmen CPNS,” tegas Andap. Adm
