LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2027 sebagai langkah awal menyelaraskan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Andi Sumangerukka–Ir Hugua dengan program mandatory pemerintah pusat.
Forum yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Kamis (5/2/2026), itu menjadi ruang konsolidasi kebijakan di tengah keterbatasan fiskal daerah, sekaligus memastikan arah pembangunan Sultra tetap sejalan dengan target nasional.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, mengatakan penyelarasan tersebut penting agar dokumen RKPD 2027 tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjawab persoalan riil di lapangan.
“Indikator makro memang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Tapi itu tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan. Di sinilah perencanaan harus lebih tajam,” ujar Robert.
Ia menyebut persoalan lapangan kerja, akses sarana produksi, dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Meski angka kemiskinan terus menurun, lajunya dinilai masih lambat dan membutuhkan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Robert menyinggung kondisi pendapatan daerah yang cenderung menurun. Situasi ini, kata dia, menuntut kehati-hatian dalam menyusun proyeksi dan program pembangunan.
“Kita tidak bisa terlalu optimis. Ada sinyal penurunan pendapatan yang harus kita antisipasi sejak awal,” katanya.
Meski demikian, Bappeda menegaskan program mandatory pusat tetap harus dijalankan paling lambat pada 2027, termasuk kewajiban alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, didorong mencari sumber-sumber pendanaan alternatif agar kewajiban tersebut tetap terpenuhi.
Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan daerah Sultra 2027 difokuskan pada prioritas ASR–Hugua, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Empat sektor ini dinilai paling strategis dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk menjaga ruang fiskal, Bappeda Sultra menyiapkan langkah efisiensi belanja, mulai dari menekan belanja operasional, mengurangi volume perjalanan dinas, hingga memangkas pertemuan yang dinilai tidak mendesak.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 digelar Bappeda Sultra diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah provinsi, DPRD Sultra, Bappeda kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan, akademisi, hingga organisasi nonpemerintah.
Seluruh masukan akan dirangkum dalam berita acara kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Sultra Tahun 2027 dan acuan penyusunan KUA-PPAS serta APBD. Adm
