LAJUR.CO, JAKARTA – Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat penghargaan dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penghargaan itu diberikan langsung kepada Penjabat Bupati Mubar Dr. Bahri, S. STP, M.Si dalam acara Universal Health Coverage (UHC) Award di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dalam acara yang digelar Kementerian PMK ini, hadir langsung Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. PJ Bupati Bahri bersama ratusan kepala daerah lain di seluruh Indonesia menerima langsung piala UHC Award dari orang nomor dua di republik ini.
Atas kerja keras bersama stakeholder terkait dalam mendorong masyarakat menjadi penerima JKN – Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kabupaten Mubar mampu mencapai target UHC/layanan kesehatan semesta hingga seratus persen. Bahri menuturkan bahwa pencapaian tersebut diperoleh atas loyalitas menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Penghargaan Universal Health Coverage ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan jaminan sosial bagi masyarakatnya,” tutur Bahri usai menerima piala UHC Award di Balai Sudirman Jakarta.
Tidak hanya itu, penduduk yang tercatat sebagai penyandang disabilitas juga mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat untuk tetap setara dengan masyarakat lain dalam mendapatkan haknya di sektor kesehatan.
“Jadi bukan saja di BJPS Kesehatan kita bayarkan asuransinya, tetapi juga yang tidak diberikan pelayanan kesehatan. Contohnya orang dengan disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, bayi baru lahir kita juga siapkan pelayanannya,” ujarnya.
Fasilitas kesehatan (faskes) mulai dari fasilitas tingkat pertama maupun lanjutan dapat diakses masyarakat Laworo secara gratis alias tanpa biaya. Jaminan kesehatan ini kata Bahri sudah diintegrasikan secara keseluruhan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rakyat Mubar yang ditunjukkan dengan identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipastikan tidak lagi mendapatkan kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Ketika dia membutuhkan akses layanan kesehatan, maka tidak ada alasan faskes untuk menolak sepanjang dia ber-KTP Muna barat,” lanjutnya.
Atas anugerah yang diraihnya ini, Bahri berharap dapat memberikan legacy atau warisan prestasi kepada daerahnya. Maka untuk mempertahankan itu, Pemda harus terus memastikan bahwa pemberian pelayanan kesehatan di Bumi Praja Laworo semakin meningkat. Red
