SULTRABERITA.ID, KENDARI – Ketua DPD Golkar Sultra, Ridwan Bae telah mengeluarkan instruksi terkait sikap partai dalam suksesi Pemilihan Wakil Wali Kota Kendari. Nama Adi Jaya Putra (AJP) menjadi kandidat yang direkomendasi sebagai jagoan partai beringin pada Pilwawali Kendari mendatang.
Meski sempat dilema, Ridwan Bae menyatakan sudah bulat mengeluarkan mandat. Seluruh kader Golkar di DPRD Kota Kendari diminta satu suara mendukung putra Bupati Konsel tersebut.
BACA JUGA :
- Bocoran Komposisi Kabinet Prabowo Jelang Pelantikan
- Warga Dimangsa Buaya di Sungai Lasolo Ditemukan, Jasad Tak Lagi Utuh
- Tim SAR Sisir Sungai Lasolo, Cari Warga yang Diterkam Buaya Saat Pasang Pukat
- Tanding di PON Aceh-Sumut 2024, Pelatih Kempo Kritik Kebijakan Anggaran ke KONI & Pemprov Sultra
- Kendaraan yang Tak Berhak Isi BBM Subsidi Sudah Divalidasi Korlantas
Hanya saja, intruksi dikeluarkan Anggota DPR RI Dapil Sultra dua periode itu tanpa dibarengi sanksi PAW.
Ini artinya, meski ada kader Golkar di legislatif menolak memilih AJP, tidak akan ada sanksi pemecatan sebagaimana ramai diisukan.
“Saya secara pribadi dan atas nama Partai Golkar mendukung AJP. Kader kami yang di DPRD juga sudah saya instruksikan untuk memilih AJP. Kader kita lima orang di dewan kota akan solid dukung AJP. Adapun yang tidak mendukung, tidak ada sanksi PAW, hanya sanksi moral,” beber Ridwan Bae pada SULTRABERITA.ID, Rabu 8 Januari 2020.
Tidak adanya sanksi tegas bagi kader Golkar yang urung memilih AJP di Pilwawali Kendari bukan tanpa sebab. Ridwan Bae membeber latar belakang alasan.
Sejak awal, urai Ridwan AJP diakui tak pernah berkonsultasi ke partai yang menaunginya menyusul pinangan PKS tampil berebut kursi 02 Kota Kendari.
Setali tiga uang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun juga sama. PKS tak pernah buka suara dan berpamitan ke Partai Golkar kala mengusung AJP yang nota bene adalah kader tulen Golkar.
Ridwan Bae pun mengaku harus real melihat fakta yang terjadi di lapangan.
“Adi tidak melakukan mekanisme di partai Golkar saat maju. PKS juga tidak pernah koordinasi dengan Golkar. Tidak ada komunikasi atau surat resmi. Tiba-tiba ada SK di tangan,” ujar Ridwan.
Adanya mekanisme kepartaian yang dilanggar oleh AJP dan PKS kala itu membuat Golkar urung meneruskan rekomendasi tampilnya AJP pada kontestasi Pilwawali Kendari.
“Tidak ada dasar kota di DPD I atau DPD II untuk bersurat ke Golkar pusat untuk usulan Pilwawali ini. Karena memang ada mekanisme yang dilanggar oleh AJP dan PKS. Inilah mengapa tidak akhirnya tidak ada sanksi PAW bagi yang tidak memilih walaupun saya selaku pimpinan Golkar menyatakan bahwa partai memilih AJP di Pilwawali. Apa dasarnya kita menerbitkan sanksi PAW sementara mekanisme partai dari awal tidak dijalankan. Tidak diplenokan sebelumnya. Tidak ada sanksi PAW tapi sanksi moralitas pasti ada,” terang Ridwan Bae panjang lebar
Kendati, AJP maupun PKS sama mengabaikan tata tertib yang berlaku di Golkar, Ridwan menyatakan partai berlambang beringin mustahil tak memberi dukungan pada kadernya tersebut.
Bagaimanapun, AJP membawa membawa bendera Golkar tampil di ajang Pilwawali. Kekalahan AJP tentu saja bisa menurunkan rating Golkar selaku partai besar di Sultra. Sudah sewajarnya, lanjut Ridwan, partai memberi suport.
“Walaupun tidak ada sanksi PAW, saya yakin Golkar di dewan kota, lima-limanya solid. Mesti dibantu. AJP kan kader kita, Golkar,” pungkas Ridwan.
Sebagai informasi, di ajang Pilwawali Kendari, AJP diadu melawan istri ADP, Siska Karina Imran. AJP yang nota bene adalah kader Golkar diketahui mendapat tiket berebut kursi 02 dari PKS. Sementara, Siska ADP dimotori penuh oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendampingi Sulkarnain sebagai Wakil Wali Kota Kendari.
