LAJUR.CO, KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) secara resmi membuka kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sultra.
Acara yang mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” ini berlangsung di kawasan Eks-MTQ Kendari, Sabtu (25/10/2025).
Gubernur ASR menekankan pentingnya penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan sebagai langkah nyata memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Sultra.

“Melalui Bulan Inklusi Keuangan, ekonomi mikro akan bergerak secara serentak. Karena itu, perlu adanya pendampingan agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan dengan optimal,” ujar Gubernur ASR.
Ia mendorong kepala daerah di Sultra untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat, agar pendapatan yang diperoleh dapat dikelola secara cerdas dan produktif.
“Masyarakat perlu diarahkan agar lebih bijak dalam menggunakan uang. Jangan hanya untuk konsumsi, tetapi juga diarahkan ke hal-hal yang produktif, seperti investasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menyampaikan capaian positif perekonomian Sultra yang berhasil tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa BIK menjadi momentum memperkuat literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera. Komitmen kami, tidak ada satu pun keluarga di Sultra yang tertinggal. Semangat kami adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat,” tegas Bismi.
Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan agenda tahunan OJK yang digelar setiap bulan Oktober sejak 2016. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan di daerah. Untuk Sultra, pelaksanaan BIK 2025 berlangsung selama dua hari, 25–26 Oktober 2025.
Acara pembukaan BIK 2025 turut dihadiri oleh Anggota DPD RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan LPS Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Ketua FKIJK Sultra, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wakil kepala daerah dari sejumlah kabupaten/kota di Sultra. Adm




