LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan khusus tersebut digelar menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kota Kendari.
Audiensi fokus membahas secara langsung kesiapan Sultra sebagai tuan rumah Rakornas yang dijadwalkan berlangsung pada 26–28 Agustus 2025. Gubernur ASR menyampaikan, Provinsi Sultra siap menyambut ribuan peserta dan berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas regulasi dan tata kelola produk hukum di daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh atas penyelenggaraan Rakornas. Ia mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir secara langsung dalam acara nasional yang akan dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia. Selain itu, beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Dalam pertemuan itu, Mendagri didampingi oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, yang juga menaungi Direktorat Produk Hukum Daerah selaku inisiator kegiatan. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas PHD 2025 diproyeksikan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaannya. Kegiatan ini akan dihadiri oleh ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ketua Bapemperda, sekretaris dewan, kepala biro hukum provinsi, serta kabag hukum dari seluruh Indonesia, dengan total peserta sebanyak 2.222 orang belum termasuk para pendamping masing-masing pejabat.
Rakornas mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita”, yang menekankan pentingnya regulasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Dirjen Otda, Akmal Malik, menegaskan bahwa Rakornas ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyinergikan produk hukum daerah dengan visi pembangunan nasional.
“Ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi momentum penting untuk memperkuat peran hukum daerah dalam mendorong kemudahan investasi dan memperkokoh arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Rangkaian acara akan dipusatkan di kompleks Kantor Gubernur Sultra, dengan dua agenda utama yakni apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah dan rapat koordinasi nasional. Acara juga akan diramaikan dengan talkshow yang menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian serta pameran produk ekonomi kreatif daerah.
Dalam apel tersebut, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah sebagai simbol penguatan kolaborasi regulasi nasional.
Rakornas PHD 2025 diharapkan menjadi ajang strategis bagi Sultra untuk menunjukkan peran aktif dalam reformasi kebijakan hukum daerah. Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan komitmennya untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, mendukung kemudahan investasi, serta berkontribusi dalam pemantapan Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Adm
