LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr M Ridwan Badallah tampil menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Polda Sultra, Senin (10/7/2023).
Pada gelaran FGD bertajuk “Peran Generasi Muda dalam Menyukseskan Pemilu 2024 di Sultra’ dihadiri Direktur Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna, Ridwan Badallah secara khusus memberi edukasi kepada kalangan milenial terkait cara mencegah penyebaran berita hoaks di media sosial demi menyukseskan tahun politik pada 2024 mendatang.
Ia menyebutkan dinas yang ia nahkodai telah memiliki layanan portal khusus menyajikan informasi positif terkait agenda dan program pembangunan Pemprov Sultra. Kehadiran portal Pengelolaan Informasi Publik Daerah (PPID) yang dihandle oleh Dinas Kominfo Sultra sebagai bagian strategi menangkal berita hoax.
Untuk menjangkau kalangan yang lebih luas, PPID Sultra berinovasi dengan menampilkan fitur informasi berbahasa Inggris dalam penyajian berita.
“Bahwa kami di Kominfo punya sebuah portal untuk menyampaikan berita Pemprov di masyarakat. Kami juga mempunyai ruang digital Facebook PPID Utama Sultra menyajikan rilis mengenai giat-giat jajaran Pemprov Sultra, selain itu Kominfo menyajikan Sultra English, pemerintahan yang berbasis bahasa Inggris yang kita harapkan bahwa media sosial orang-orang luar tidak bisa menerjemahkan bahasa Indonesia bisa menggunakan Sultra English,” jelas Ridwan Badallah.
Ridwan Badallah menyebut, hoaks merupakan informasi palsu atau bohong. Hoaks dikemas seolah-olah benar, dimana kanala penyebarannya paling banyak melalui media sosial.
Fenomena penyebaran hoaks di medsos menduduki posisi tertinggi yakni mencapai 92,4%. Sementara penyebaran hoaks di aplikasi chatting sebesar 62,8%, situs web sebesar 39,9%, media televisi sebesar 8,7%, media cetak 5%, email 3,1% dan radio hanya 1,2%.
Ridwan menjabarkan ada delapan cara membedakan hoaks dengan berita. Pertama hoaks rerata menggunakan kata-kata janggal, seolah persuasif dan memaksa, sumber berita kurang familiar, desain laman yang aneh, penggunaan huruf-huruf besar dan tanda seru.
Ciri lain hoaks adalah tidak ada kejelasan informasi soal waktu, berisikan opini seseorang dan bukan fakta, domain situs dan URL tidak benar dan kerap menggunakan blog gratisan.
Terakhir, lanjut Ridwan Badallah, untuk mengetahui sebuah informasi adalah hoaks adalah dengan melakukan pengecekan di Google untuk mengetahui informasi tersebut adalah valid atau bohong.
Selain Ridwan Badallah, FGD Polda Sultra juga menghadirkan pemateri Ketua KPU Sultra Dr Asril, Ketua STIE 66 Kendari Dr Bakhtiar Abbas, Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne.
Ketua STIE 66 Kendari Dr Bahtiar Abbas secara memaparkan tentang empat peran akademisi dalam menyukseskan Pemilu 2024. Pertama sebagai election observer yakni control/pemantau percaya etika dan sistem demokrasi agar tidak tercederai.
“Kedua sebagai fasilitator kampus tidak anti politik dan sebagai wadah pendidikan politik, ketiga advokasi kampus sebagai pembela hak-hak rakyat dan membantu masyarakat dalam hak-hak demokrasi dan keempat edukator yakni dosen dan mahasiswa mengambil peran dalam pendidikan politik. Sehingga peran mahasiswa sebagai agen perubahan, agen pengawasan, kalangan intelektual yang memiliki idealisme dalam semangat dan komitmen yang tinggi dalam menyukseskan Pemilu,” papar Dr Bahtiar.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Sultra, Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna menyatakan tahun politik tinggal sudah di depan mata. Dimana masyarakat Indonesia bersiap memilih presiden dan wakilnya yang baru pada 14 Februari 2024.
“Termasuk juga akan memilih DPD, DPR-RI, dan dibawahnya kabupaten/kota dan provinsi. Kedua tahap pemilihan kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati.Pemilihan tersebut bertujuan untuk memilih pimpinan, wakil rakyat dalam sistem demokrasi sehingga saya berharap kita semua bergandeng tangan, bersama-sama bagaimana kita bisa mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024,” Direktur Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna.
Ia mengatakan IPKP Polri dan IKP Bawaslu telah membuat pola untuk penentuan indeks kerawanan Pemilu.
“Jadi kita tahu persis tingkat kerawanan Pemilu itu sejauh mana yaitu ditingkat kecamatan, kabupaten, desa, polres, TPS dimana nantinya yang paling rawan. Kalau secara nasional, pada saat ini Sultra termasuk pada level kurang rawan,” sambung Nanang.
Lebih jauh, Ketua KPU Sultra Asril menyebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Dimana proses pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
Ia menguraikan bahwa pemilih muda yang mencakup pemilih milenial tergolong ke dalam jenis pemilih rasional dan kritis.
“Kedua mahasiswa menjadi bagian dari pemilih muda dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan serta agen pengawas. Ketiga mahasiswa harus selektif dalam melihat informasi yang menyebar di dunia termasuk media sosial. Keempat mahasiswa sebagai pemilih haruslah menyalurkan suaranya sebagai salah satu bentuk apresiasi demokrasi,” jelas Asril.
Berdasarkan data KPU Sultra, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 1.867.931 pemilih yang terdiri dari generasi milenial sebanyak 654.484 pemilih atau 35,04%, generasi Z sebanyak 517.628 pemilih atau 27,71%, generasi X sehanyak 475.165 pemilih atau sebesar 25,44% dan generasi Pre and Baby Boomers sebanyak 229.654 pemilih atau sebesar 11,81%
Terpisah Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne memaparkan tiga tugas utama Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu yakni fungsi pencegahan, pengawasan dan evaluasi. Adm
