LAJUR.CO, KENDARI – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas tahun 2025 yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka membahas lima isu strategis. Salah satunya adalah rencana peleburan BPR Bahteramas.
Direktur Utama BPR Bahteramas Konawe Ahmad mengatakan, sesuai regulasi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 12 BPR Bahteramas di Sultra harus dilebur menjadi satu entitas bernama Bank Daerah Sultra (BDS) paling lambat tahun 2026.
Dari 17 kabupaten dan kota di Sultra, lembaga BPR Bahteramas saat ini tersebar di 12 daerah. Beberapa di antaranya membawahi lebih dari satu wilayah operasional. Misalnya, BPR Bahteramas Konawe melayani wilayah Konawe dan Konawe Kepulauan. BPR Bahteramas Muna membawahi Kabupaten Muna Barat. Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah bernaung di bawah BPR Bahteramas Buton. Sementara Kabupaten Kolaka Timur masuk dalam wilayah operasional BPR Kolaka.
“Regulasi OJK mencoba mengarahkan agar BPR bisa tumbuh lebih baik dan memiliki akses permodalan yang lebih kuat,” kata Ahmad saat diwawancarai di sela-sela RUPS BPR Bahteramas, Jumat (16/5/2025).
“Pada 2026 merger sudah harus terlaksana. Perda-nya harus disiapkan lebih dulu. Paling lambat April 2027, operasional BDS sudah berjalan,” sambungnya.
Meski saat ini portofolio BPR Bahteramas menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi aset dan modal, regulasi terbaru mewajibkan bank yang terafiliasi dengan lebih dari satu pemegang saham untuk melebur menjadi satu kesatuan.
Menurut Ahmad, peleburan 12 BPR Bahteramas menjadi satu entitas Bank Daerah Sultra akan memberikan dampak positif bagi daya saing dan pertumbuhan bank-bank lokal. Kekuatan modal yang lebih besar pasca-merger akan meningkatkan kepercayaan publik atau trust. Selain itu, ruang gerak BPR akan semakin leluasa dalam berinovasi, menciptakan produk baru, dan mengikuti tren digitalisasi perbankan.
“Modal BPR saat ini Rp69 miliar. Asetnya mendekati Rp1 triliun. Dengan merger ini, manajemen risiko akan semakin baik, begitu juga dengan desain produk. Digitalisasi perbankan juga membutuhkan investasi besar,” jelasnya.
Menjelang proses merger, Ahmad mengajukan permintaan kepada Gubernur Sultra untuk menggunakan gedung eks Perpustakaan Sultra sebagai kantor utama BPR Bahteramas, yang nantinya akan berubah nama menjadi Bank Daerah Sultra.
Lokasi kantor yang kini ditempati Dinas Komunikasi Digital dan Informatika Sultra dianggap sangat strategis. Sebab kawasan itu berada pada satu cluster dengan sejumlah kantor perbankan lain.
Permintaan ini ia sampaikan langsung dalam gelaran RUPS di hadapan Gubernur Andi Sumangerukka dan sejumlah kepala daerah se-Sultra yang turut hadir.
Sebagai informasi, RUPS BPR Bahteramas dibuka langsung oleh Gubernur ASR dan dihadiri sejumlah kepala daerah yang merupakan pemegang saham. Beberapa di antaranya adalah Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Bupati Konawe Yusran Akbar, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, serta Bupati Bombana Burhanuddin. Adm
