SULTRABERITA.ID, KENDARI – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan diskusi dan peluncuran laporan Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim, Selasa 30 Juni 2020 secara virtual. Kegiatan yang dihadiri oleh 190 orang peserta mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, perguruan tinggi, Rare merupakan bagian komitmen DKP Sultra membangun ketangguhan masyarakat pesisir dan nelayan skala kecil agar dapat beradaptasi terhadap iklim yang sedang berubah dan membawa dampak negatif kepada kehidupan manusia.
BACA JUGA :
- Wagub Hugua Sidak Progress Proyek Jalan Rusak Ruas Ronta-Lambale Butur
- CEO Tempo Digital Dijadwalkan Hadir di Kendari Lantik AMSI Sultra
- APBN Tekor Rp204,2 T hingga Pertengahan 2025, Ini Biang Keroknya
- Gubernur Sultra Jadi Irup Peringatan Hari Bhayangkara ke-79
- Sejarah Hari Bank Indonesia 5 Juli dan Bedanya dengan HUT BI
Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim atau Climate Change Vulnerability Assessment (CCVA) adalah satu langkah penting dalam menyusun aksi adaptasi potensial yang dapat diambil oleh pemerintah, masyarakat ataupun pihak dan lembaga yang peduli kepada perubahan iklim.
Pendamping nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Habri Jaya, menyebut nelayan di Teluk Moramo saat ini didera kesulitan hidup karena hasil tangkapan nihil.
“Bapak Majid di Teluk Moramo, mengatakan bahwa cuaca sekarang susah diduga, disaat sehingga seringkali kami pulang tanpa membawa ikan untuk dijual atau dimakan oleh keluarga”, ujar Habri Jaya mengutip curhat nelayan binaannya.
Hal senada juga diceritakan, Wadu Marsidik, S.Pi, pendamping nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton. Ia menuturkan banyak nelayan di Siotapina mengalami dampak buruk perubahan iklim.
“Bapak Nur, nelayan dari Desa Karya Jaya, bercerita bahawa tahun 2019 kemarin, kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kepiting bakau susah ditangkap,” ujarnya.
Provinsi Sultra sendiri tercatat memiliki pulau sebanyak 542 dan panjang total garis pantainya 1.740 km yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Jika tidak ada langkah strategis mengatasi dampak buruk perubahan iklim, 80% masyarakat yang tinggal di pesisir akan mengalami kehidupan yang lebih sulit.
“Adanya hasil kajian kerentanan ini dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dalam menyusun rencana tanggap perubahan iklim di kawasan pesisir,” Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Askabul Kijo.
DKP Provinisi Sultra bersama Rate tengah melakukan Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim. Agenda ini menggandeng instansi perikanan pada 11 kabupaten pesisir Sultra.
Kesebelas kabupaten pesisir itu adalah Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Muna, Buton Utara, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Bombana dan Wakatobi. Selain itu Universitas Halu Oleo dan Universitas Muhammadiyah Kendari juga terlibat serta secara aktif dalam pengumpulan lebih dari 6.000 data rumah tangga perikanan di 200 desa.
Selanjutnya, melalui pendekatan pemulihan dan pemuliaan ekosistem pesisir, Pemprov Sultra bersama Rare menjalankan inisiatif Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 11 kabupaten pesisir tersebut. PAAP sendiri adalah sebuah pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didasari pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat berbadan hukum dalam jangka waktu tertentu. PAAP dilakukan berdasarkan prinsip-prisip berbasis masyarakat, keberpihakan kepada nelayan kecil, berdasarkan rencana aksi pengelolaan perikanan, dan tidak dapat dipindahtangankan demi memperbaiki pengelolaan sektor perikanan skala kecil dan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
Dalam implementasi PAAP, masyarakat pesisir akan didorong untuk membuat kawasan larang ambil sebagai bank ikan mereka, menetapkan kawasan perikanan masyarakat, membentuk kelompok mandiri, menciptakan aturan perikanan yang berkelanjutan, mengawasi laut dan sumberdaya alamnya, mencatatkan data tangkapan, dan banyak lainnya. Harapannya adalah ekosistem laut akan tetap sehat, masyarakat pun dapat memiliki kapasitas untuk mengelola sumberdaya alam secara bersama (kolektif) dan secara ekonomi masih dapat menggantungkan hidupnya kepada perikanan.
Diskusi dan peluncuran laporan Kajian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim ini adalah seri ke-4 dari acara Ngobrol Bareng dan Diskusi (Ngobras) yang mengulas topik dan isu seputar perikanan skala kecil dan pembangunan kawasan pesisir di Sulrra diprakasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Rare. Adm
