LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bappeda Sultra) menggelar rapat Forum Kepala Bappeda se-Sultra, Senin (20/2/2023). Forum diinisiasi Bappeda Sultra ini secara khusus membahas regulasi dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Bappeda Sultra J Robert mengatakan rapat yang digelar secara hybrid ini dihadiri seluruh Kepala Bappeda kabupaten/kota Se-Sultra. Dalam rapat tersebut, secara bergilir, setiap perwakilan mengajukan berbagai usulan termasuk permasalahan terkait perencanaan pembangunan yang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di daerah. Dari sederet permasalah pembangunan disampaikan perwakilan instansi Bappeda yang hadir, keluhan mengenai infrastruktur jalan masih mendominasi dan butuh perhatian ekstra dari pemerintah.
“Rapat ini kami mengumpulkan semua kepala Bappeda kabupaten/kota se Sultra itu bertujuan untuk melihat secara bersama-sama permasalahan terkait perencanaan maupun implementasinya. Dari forum ini akan diperoleh kesatuan persepsi dan kesepakatan untuk menghasilkan sebuah usulan ataupun rekomendasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengakui kondisi infrastruktur jalan di kabupaten maupun kota memang menjadi persoalan utama di Sultra. Ketersedian anggaran untuk menutupi budget perbaikan jalan yang masih terbatas mengharuskan pemerintah menyusun skala prioritas.
Disamping itu, pemerintah masih dihadapkan tanggungjawab menjalankan target lain seperti menurunkan angka kemiskinan, mendorong kemajuan sektor pariwisata dan pertanian hingga penurunan angka stunting.
Forum kepala Bappeda yang diinisiasi Bappeda Sultra, lanjut Robert, menjadi sangat penting untuk menyatukan ide menyusun skala prioritas pembangunan. Selain infrastruktur jalan, kata Robert, pemerintah dihadapkan dengan beberapa tanggungjawab antara lain tugas penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting. Anggaran terbatas dimiliki pemerintah harus dibagi dengan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak serta program pembangunan lain.
“Forum ini berangkat dari inisiatif kita melihat bahwa regulasi terkait perencanaan dan mekanisme terkait perencanaan ini dinamikanya cukup tinggi. Sehingga kita berinisiatif melakukan pertemuan seperti ini minimal kita menyamakan derap langkah, ada kesepakatan dalam bentuk semacam rekomendasi yang kita ajukan ke pusat,” sambung J. Robert.
Susun Alokasi Dana Pilkada Serentak 2024 yang Logis & Realistis
Khusus perencanaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Robert mengatakan dana yang disiapkan untuk perhelatan pesta demokrasi totalnya berkisar Rp250 miliyar. Tahun ini, pemerintah mulai mengucurkan anggaran untuk tahapan awal pelaksanaan Pilkada.
“Perbandingan 40:60 yang terbagi pada dua tahap, yakni 40 di tahun 2023 dan 60 di tahun 2024. Dengan begitu, anggaran tidak akan mengendap di kas daerah karena disisi lain ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih prioritas,”
Menurut Robert, pengalokasian anggaran Pilkada ini harus dilakukan secara logis dimana antara penyusunan tahapan kebutuhan dan budget harus realistis. Jika 40 persen akan dialokasikan pada tahun 2023 ini, maka kas daerah harus dipastikan mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian anggaran sebesar 60 persen akan dialokasikan pada proses pelaksanaan Pilkada di tahun puncak demokrasi pada 2024 mendatang.
“Hal yang menjadi substansi kita perihal Pilkada 2024 ini terkait dengan alokasi anggaran. Ada edaran yang menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran untuk di Pilkada khususnya KPU itu alokasinya 40 dan 60. Misal kita ambil Rp250 miliyar untuk tahun 2024, 40 persennya itu kan kurang lebih 100 miliyar harus kita alokasikan di tahun 2023. Kita mencoba untuk mendiskusikan 40 persen itu sebaiknya di PPL-kan,” jelasnya.
Lebih jauh, Robert menyatakan sejumlah masukan dalam rapat Forum Bappeda se-Sultra akan dimasukan dalam penyusunan RPD (Rencana Penarikan Dana) yang akan disahkan pada Maret mendatang melalui peraturan gubernur.
“Saya berharap saja bahwa seluruh Bappeda itu harus tetap menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah dan OPD. Supaya sinergitas dengan pemerintah provinsi itu bisa betul-betul terjalin dengan baik, karena buat saya Bapeda itu memiliki peran penting yaitu menjembatani kebijakan yang ada di level pemerintah daerah baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat,” pungkasnya.
Menyinggung dualisme penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) disuarakan peserta rapat Forum Kepala Bappeda se-Sultra, Robert menuturkan kedua aplikasi tersebut sejatinya sama-sama dibuat untuk membantu pemerintah daerah menjamin adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. SIPD sendiri adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Mendagri jelaskan bahwa sistem cuma satu SIPD RI yang digunakan, e Wali Data di aplikasi SIPD RI, ada proses sinkronisasi SIPD.go.id ke SIPD RI. SIPD.go.id adalah sub domain,” jelas Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Sultra, Hasrullah, S.STP., M.Si. Adm
