LAJUR.CO, KENDARI – Agenda pembangunan jembatan Muna Buton yang dipending sementara mendapat sahutan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Perwakilan Sulawesi Tenggara di Senayan tersebut menyatakan optimis program infrastruktur yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton akan tetap terealisasi di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, lanjut politisi Golkar itu, proyek jembatan Muna Buton yang diproyeksi menelan anggaran Rp15 triliun tidak akan mengandalkan pembiayaan dari APBN, melainkan melalui skema investor.
Ia mengakui semula penggunaan APBN masuk dalam opsi pilihan agar jembatan Muna Buton bisa dieksekusi cepat. Namun, dalam proses pembahasan hal tersebut urung dilakukan.
“Kalau skema APBN tidak cukup, karena masih fokus ke IKN, dan memang pemerintah menegaskan tidak ada pembangunan infrastruktur baru di tahun 2024,” jelas Ridwan Bae kepada Lajur.co, Senin (27/3/2023).
Ada dua opsi lain yang disepakati yakni skema KPBU atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) dan skema kerjasama investor asing.
Untuk opsi KPBU, skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur jembatan Muna Buton direncanakan menggandeng kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (swasta). Skema KPBU juga batal dilaksanakan karena berbagai kendala.
Terakhir, pembangunan jembatan penghubung Muna Buton digadang menggandeng investor asing dengan skema pinjaman. Ikhtiar mencari investor luar negeri, diakui Ridwan masih terus berjalan.
“Kabarnya ada dua, salah satunya dari Australia, mereka tertarik, tapi belum finalisasi. Investor yang mau membantu pembangunan jembatan Muna Buton masih terus diupayakan. Pada prinsipnya akan terlaksana hanya masalah waktu. Anggaran Rp15 triliun dengan desain konstruksi yang sangat tinggi, diperlukan waktu yang cukup lama, baik itu investornya juga,” ujar Ridwan.
Sebelumnya diberitakan, agenda pembangunan jembatan Muna – Buton belum dapat terealisasi hingga tahun 2024. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), projek infrastruktur yang menghubungkan Pulau Muna dan Buton tersebut baru akan dieksekusi pada periode tahun 2025–2030.
Hal tersebut diutarakan Kepala Bappeda Sultra, J Robert disela kegiatan Musrenbang Provinsi Sultra di Kota Baubau belum lama ini.
“Pembangunan jembatan Muna – Buton tidak bisa dilakukan pada periodesasi 2020 – 2024 nanti di tahun 2025 ke atas khusus pembangunan jembatan ini baru dikerjakan,” kata J Robert, Senin (20/3/2023).
Ia menuturkan, beban anggaran ditanggung pemerintah hingga tahun 2024 terbilang cukup berat karena dihadapkan dengan agenda Pilkada serentak yang menyedot budget besar. Inilah mengapa pembangunan jembatan yang melintasi Selat Baruta dipending sementara.
“Kita sudah usulkan kemarin pembangunan jembatan Muna Buton di pembahasan sempat dipending karena memang negara saat ini belum punya kebijakan untuk pembangunan baru,” ujarnya lagi.
Belum lagi persoalan inflasi imbas dari konflik global, dampak Covid-19 membuat keuangan negara terganggu. Bersamaan dengan itu, anggaran negara juga tengah diforsir untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) sehingga project Jembatan Muna Buton praktis mulur. Adm
