LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengusulkan ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) agar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi pilot project nasional program penataan perumahan kumuh pesisir. Inisiatif Ridwan Bae tersebut disampaikan saat rapat bersama Menteri Ara dan Komisi V DPR RI belum lama ini.
Kata politisi Golkar itu, masuknya Provinsi Sultra sebagai percontohan nasional membuka peluang besar bagi seluruh kepala daerah di Bumi Anoa melakukan penataan secara komprehensif kawasan permukiman kumuh pesisir di tiap wilayahnya tanpa membebani APBD.
Sebab, pemerintah pusat lewat dana APBN akan memberi prioritas anggaran terhadap agenda penataan kawasan, termasuk penyiapan sarana prasarana infrastruktur pendukung.
Peluang Provinsi Sultra masuk dalam pilot project nasional terbuka lebar. Terlebih, lewat lobi Komisi V DPR RI yang digawangi Ridwan Bae, Menteri Ara telah menugasi Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur meninjau potret kawasan pesisir kumuh di beberapa kabupaten di Sultra.
“Bahwa Sultra harus dapat perlakuan khusus. Saya minta langsung ke Menteri Ara, maka ia tugaskan Dirjen untuk lihat potret rumah kumuh yang ada di Sultra. Makanya datanglah saya bersama Dirjen turun meninjau,” jelas Ridwan Bae, Rabu (11/6/2025).
Sejak Minggu–Selasa (8–10/6/2025), selama tiga hari berturut Ridwan Bae bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur melakukan roadshow ke kawasan kumuh pesisir di Sultra. Masing-masing adalah kawasan kumuh Abeli Kota Kendari, Pulau Bangko Kabupaten Muna Barat, dan perumahan nelayan di Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.
“Dari pengamatan langsung, memang butuh perencanaan untuk penanganan kawasan permukiman dan perumahan di Sultra. Para bupati dan wali kota di Sultra saya harapkan agar mulai menyusun perencanaan dengan baik, libatkan satker perumahan di Sultra, berkolaborasi membuat perencanaan penanganan daerah kumuh yang kemudian disampaikan ke PKP,” terang Ridwan.
Meski hanya ada tiga daerah disambangi sebagai sampel, Anggota DPR RI dapil Sultra tiga periode itu menyatakan, persetujuan pilot project program penataan perumahan kumuh pesisir Kementerian PKP nantinya turut mengakomodir seluruh kabupaten/kota yang masih memiliki kawasan pesisir berstatus kumuh.
“Saya beri apresiasi kepada bupati tiga wilayah, La Ode Darwin (Bupati Mubar), Ashari (Bupati Buteng), dan Siska (Wali Kota Kendari), mereka berpikir jauh untuk masyarakat dengan hadir langsung menerima kunjungan kami kemarin,” sambung Ridwan Bae.
Program penataan perumahan kumuh pesisir yang didanai lewat APBN mencakup perbaikan hunian melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Semua akan disentuh, bukan hanya bedah rumah saja. Tapi termasuk fasilitas umum sampai ke RTH pendukung. Jadi saya harap semua kepala daerah buat perencanaan,” terangnya. Adm
