LAJUR.CO, KENDARI – Cakupan pengawasan diemban Dinas Lingkungan Hidup (DLH ) Sultra guna memaksimalkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terbilang sangat luas.
Kondisi ini rupanya berbanding terbalik dengan sumber daya manusia terutama pejabat pengawas lingkungan yang ada di OPD tersebut.
Bagaimana pun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sultra sebagai standard keberhasilan kinerja Pemprov Sultra yang digawangi Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas harus bisa mencapai target nasional, kendati DLH dihadapkan situasi keterbatasan SDM.
“DLH hanya punya satu pejabat pejabat pengawas lingkungan hidup daerah. Idealnya dengan makin banyaknya perusahaan saat ini, 10 tenaga,” kata Kepala DLH Sultra, Ansar.
DLH Sultra melakukan berbagai strategi agar proses pengawasan berjalan maksimal. Diantaranya lewat program pelatihan guna peningkatan kapasitas ASN di OPD tersebut hingga mengintensifkan rakortek (rapat koordinasi teknis).
Investasi di Bumi Anoa berkembang pesat. Ini terlihat dari banyaknya dokumen perijinan yang telah diterbitkan.
“Dengan jumlah ijin lingkungan dikeluarkan makin banyak tentu butuh pengawasan ekstra dan tenaga memadai. Strategi DLH ya dengan program Rakortek, pelatihan, mendorong staf yang punya kompetensi untuk kegiatan pengawasan,” jelas Ansar.
Target IKLH
Tantangan ini berhasil ditangani DLH Sultra. Hal tersebut terlihat jelas dari capaian IKLH yang menembus angka 72,04, jauh tinggi dari standar nasional tahun 2020 yaitu sebesar 66,55.
“Di tengah keterbatasan sumber daya manusia DLH kita bekerja maksimal agar visi misi Pak Gubernur bisa tercapai. Di DLH Sultra tenaga pengawas lingkungan memang sangat sedikit, tapi kita berupa memaksimalkan pengawasan dengan berbagai strategi dan menjalankan apa menjadi prioritas,” jelas Ansar.
Program dan kegiatan prioritas dilaksanakan DLH Sultra sepanjang tahun 2021 yang diarahkan untuk mencapai target IKLH cukup kompleks.
Diantaranya adalah penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper), verifikasi pengelolaan limbah B3 dan pengawasan izin lingkungan.
Berikut adalah pemantauan kualitas air sungai, udara ambien, dan air laut, serta penilaian kota sehat atau biasa disebut Adipura.
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kata Ansar diharapkan dapat mengurangi beban pencemaran air, udara, dan tanah sehingga dapat meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.
Dorong Ketaatan Perusahaan
Sebagai contoh, dalam kegiatan penilaian Proper, di samping melakukan penilaian tingkat ketaatan, DLH Sultra juga terus membina dan mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.
Aspek penilaian ketaatan yang dievaluasi dalam penghargaan Proper meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengolahan limbah B3, dan kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan.
Pada tahun 2021 ini, peserta Proper di Sultra berjumlah 39 perusahaan, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 22 perusahaan.
Dari jumlah tersebut, 16 diantaranya memperoleh rapor Biru (taat) dan 23 perusahaan lainnya memperoleh rapor Merah (tidak taat).
“Selain pengawasan, DLH melakukan pembinaan, edukasi bahkan sanksi bagi mereka yang tidak taat terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Kita berharap langkah ini makin mendorong kesadaran perusahan agar bersama taat menjalankan aturan bidang lingkungan demi kepentingan bersama,” ujar Ansar. Adv
