LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua didampingi Sekda Sultra Asrun Lio mengawal proses penertiban aset tanah milik Pemprov Sultra di sekitar Same Hotel Kendari, Jumat (13/6/2025). Lahan milik Pemprov Sultra yang berada dari jalur strategis Jln. Edi Sabara, Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sultra terbilang sangat luas mencapai lebih dari 47 ribu meter persegi.
Tanah milik pemerintah tersebut diketahui banyak yang ditempati oleh warga secara ilegal. Beberapa bangunan rumah permanen tampak berdiri di atas lahan itu.
Bahkan, ada yang memanfaatkan untuk kegiatan bisnis seperti mendirikan toko semi permanen karena letaknya yang sangat strategis di bibir jalan.
Hugua mengatakan, sesuai arahan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, proses penertiban lahan pemprov yang melibatkan Satpol PP, camat dan lurah setempat dilakukan secara persuasif dengan cara menyampaikan langsung status kepemilikan tanah untuk menghindari konflik dengan masyarakat.
Beberapa plang bertuliskan keterangan bahwa areal tersebut merupakan aset Pemprov Sultra, termasuk info luas lahan, tahun, dan nomor sertipikat kepemilikan dipasang sebagai penanda.
Sementara itu, satpol PP dan ASN lain dikerahkan melakukan aksi bersih-bersih di lahan masih kosong tak berpenghuni.
Pemerintah, kata Hugua, akan memberi tenggat waktu bagi warga yang mendiami lahan Pemprov Sultra agar bersiap-siap jika pemerintah akan menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan fasilitas publik.
“Kita minta yang bikin gubuk agar bisa pahami. Cepat atau lambat akan dipakai. Jadi yang sudah bermukim siap-siap,” ujar Hugua.
Melihat dinamika perkembangan organisasi pemerintahan saat ini, Hugua menyebut banyak instansi membutuhkan lahan baru yang strategis untuk pembangunan kantor. Aset Pemprov Sultra di Made Sabara masuk dalam radar lahan yang rencananya akan dialokasikan untuk kebutuhan layanan publik pemerintah.
Sesuai perencanaan, lanjut Hugua, tanah bersertipikat atas nama Pemprov Sultra sejak tahun 1989 tersebut nantinya akan dipakai untuk pembangunan berbagai fasilitas perkantoran instansi vertikal. Di antaranya adalah Kementerian Hukum serta Imigrasi.
“Pusat banyak yang minta lahan untuk pembangunan kantor. Dengan perkembangan kementerian sekarang ini, kebutuhan tanah jadi tinggi,” terangnya. Adm
