LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir Hugua menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sultra membangun kolaborasi dengan organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) dalam mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan Hugua saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIM Sultra masa bakti 2025–2030, Senin (2/6/2025).
“PIM tidak boleh hanya jadi organisasi sosial, tetapi harus menjadi penggerak perubahan, penguat kebijakan, dan pelindung kepentingan perempuan di seluruh wilayah Sultra,” tegas Hugua.
Ia menegaskan perempuan adalah penemu peradaban dan tiang negara. “Jika kita ingin Sulawesi Tenggara dan Indonesia maju, maka perempuan harus maju. Karena dari rahim dan pendidikan seorang ibu, lahirlah generasi masa depan bangsa,” ujarnya.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas yang secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD PIM Sultra terlantik, Yusniar Asrina Afdhal. Pelantikan diawali dengan pembacaan kode etik dan SK Kepengurusan oleh Bendahara Umum DPP PIM Anna Naomi H. Silitonga.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bupati/wakil bupati, ketua Dekranasda, ketua PKK kabupaten/kota se-Sultra serta berbagai organisasi perempuan.
Ketua DPD PIM Sultra Yusniar Asrina Afdhal menyatakan siap menjalankan amanah dengan fokus pada isu-isu strategis, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesehatan ibu dan anak.
“PIM Sultra akan menjadi rumah besar bagi perempuan dari semua latar belakang yang ingin maju bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas menyebut pelantikan DPD PIM Sultra sebagai bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran perempuan dari keluarga hingga pemerintahan.
“PIM Sultra kami harapkan bisa menjadi teladan nasional. Visi kami adalah pemberdayaan perempuan di semua sektor ekonomi, hukum, HAM, hingga pariwisata dan maritim,” jelasnya.
Ia menambahkan, PIM telah memiliki kepengurusan di 26 provinsi sejak berdiri secara legal pada 2019, dan kepengurusan Sultra kali ini didominasi generasi muda sebagai investasi kepemimpinan masa depan.
Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Septriana Tangkary menyampaikan apresiasi atas pelantikan DPD PIM Sultra. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun ekonomi kreatif, terutama di daerah seperti Kendari yang kaya potensi lokal.
“Tenun khas, kuliner tradisional, seni pertunjukan lokal, hingga kreativitas anak-anak muda kita harus terus dikembangkan. Ini potensi luar biasa yang bisa digerakkan oleh perempuan,” katanya.
Ia mengutip target Presiden RI, dimana sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menyumbang hingga 8% terhadap PDB nasional—dan perempuan bisa jadi ujung tombaknya.
Ketua Panitia Pelantikan Riski E.R. Putri Tombili menekankan prosesi pelantikan merupakan hasil dari proses panjang dan menjadi pijakan awal penting untuk eksistensi PIM di Sultra. “Ini bukan hanya soal seremoni, tapi awal dari kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan daerah,” katanya.
PIM Sultra diharapkan menjadi katalisator kemajuan, penggerak perubahan sosial, dan mitra strategis pemerintah dalam menciptakan Sultra yang berdaya saing, inklusif, dan sejahtera. Adm
