LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Andi Sumangerukka secara resmi merilis aplikasi SIMDATA atau Sistem Informasi dan Manajemen Data, Rabu (25/6/2025). Acara ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Sultra dalam mendukung implementasi kebijakan nasional Satu Data Indonesia.
ASR menyebut, keberadaan aplikasinya SIMDATA memastikan tidak ada kesimpangsiuran data, baik di tubuh organisasi perangkat daerah maupun Pemprov Sultra sendiri.
“Tidak ada kesimpangsiuran data. Kita ingin data yang presisi,” kata ASR.
Satu bulan setelah perilisan aplikasi SIMDATA, ASR menyatakan akan mengecek implementasi aplikasi tersebut untuk memastikan integrasi satu data berjalan sesuai target dan perencanaan.
“Satu bulan lagi saya akan cek, jadi langkah ini sudah terukur atau tidak,” singkat ASR.
Sejalan dengan itu, saat launching aplikasi, ASR menyampaikan bahwa kehadiran SIMDATA merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sultra dalam membangun sistem data yang terintegrasi, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya data yang valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
“Sistem pengelolaan data sebelumnya kerap menemui kendala seperti simpang siur, perbedaan angka, bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. SIMDATA hadir sebagai solusi untuk itu,” ujar ASR.
ASR menjelaskan SIMDATA merupakan aplikasi pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra. Aplikasi ini bertujuan untuk menghimpun, menyimpan, dan menyajikan data sektoral dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sultra. Selain sebagai pusat penyimpanan data, SIMDATA juga menjadi sarana diseminasi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem utama pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ASR menyinggung permasalahan klasik yang kerap dihadapi OPD, seperti hilangnya data akibat kerusakan perangkat, human error, atau terbawa oleh oknum saat terjadi mutasi pegawai. Dengan SIMDATA, persoalan tersebut diharapkan dapat diatasi secara sistematis dan aman.
“Ke depan, saya minta semua kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk benar-benar memanfaatkan SIMDATA. Dalam waktu satu bulan ke depan, saya akan mengevaluasi apakah kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Saya tidak ingin ini hanya sekadar acara seremonial. Aplikasi harus berjalan, data harus akurat dan ter-update,” tegasnya.
Dalam arahannya, ASR menegaskan empat hal penting kepada seluruh perangkat daerah. Pertama, pentingnya melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyediaan, dan penyajian data berbasis teknologi informasi. Kedua, seluruh OPD diminta untuk secara berkala melakukan entri data dan menjalankan peran sebagai administrator dalam aplikasi SIMDATA. Ketiga, ASR mengingatkan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih data antar-OPD, dan untuk itu diperlukan sinergi yang kuat serta penguatan peran Dinas Kominfo sebagai walidata. Keempat, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan serta memutakhirkan data secara rutin agar mampu menunjang pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta lapangan.
Ia mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan sosialisasi ini sebaik mungkin. Jika masih terdapat hal-hal teknis yang belum dipahami, peserta diminta untuk tidak ragu bertanya langsung kepada narasumber.
“Kesempatan pelatihan ini jangan disia-siakan. Kalau tidak tahu, jangan malu bertanya,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra Ridwan Badallah selaku ketua panitia, dalam laporannya menyampaikan kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIMDATA diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan data sektoral berbasis digital yang terintegrasi di seluruh wilayah Sultra. SIMDATA merupakan platform resmi milik Pemprov Sultra yang dirancang untuk menghimpun dan mempublikasikan data sektoral dari seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ridwan menjelaskan pada tahun 2025, SIMDATA secara resmi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra. Kolaborasi ini menjadikan SIMDATA sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk menopang pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) agar seluruh data pembangunan yang dihasilkan oleh OPD dapat disajikan secara akurat, seragam, terintegrasi, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, yakni Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Sultra Nomor 10 Tahun 2021, dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 446 Tahun 2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman teknis kepada OPD terkait cara menginput, mengunggah, dan melakukan validasi data ke dalam aplikasi SIMDATA, dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang terukur dan transparan.
Pada puncak kegiatan, ASR bersama Kepala Bappeda, Kadis Kominfo Provinsi Sultra, dan BPS secara simbolis meluncurkan aplikasi SIMDATA dengan menyentuh layar digital yang telah disiapkan.
Turut hadir saat launching dan sosialisasi aplikasi SIMDATA antara lain bupati dan wali kota se-Sultra atau yang mewakili, BPS Provinsi Sultra atau Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Sultra, serta narasumber dan peserta kegiatan launching dan sosialisasi aplikasi SIMDATA. Adm
