SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra membatalkan rencana eksekusi jilid II lahan eks PGSD. Padahal, menurut agenda hari ini, pemerintah akan mengosongkan lahan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Ali Akbar pada SULTRABERITA.ID, Kamis 16 Januari 2020.
BACA JUGA :
- 10 ABK Nelayan di Kendari Ngaku Pakai Narkoba, Dalih Biar Kuat Melaut
- 417 Izin PBG Terbit Sepanjang 2026, Pemkot Kendari Soroti Bangunan Liar di Sempadan Jalan & Sungai
- Sudah Layangkan SP3, Pemkot Bersiap Tertibkan Pasar Ilegal Tapak Kuda
- Pernah Jabat Direskrimum Polda Sultra, Ini Profil Listyo Sigit Tersangka Kasus Penyadapan Presiden RI
- Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
“Hari ini tidak jadi,” singkat mantan PJ Bupati Buteng itu.
Ia menuturkan pembatalan itu terkait koordinasi Pemprov Sultra dengan pihak pengadilan yang belum tuntas.
“Hari ini kita masih koordinasi dengan pihak pengadilan dulu. Baru setelah itu kita jadwal ulang untuk eksekusinya,” jelas Ali Akbar.
Sebagai informasi, Pengadilan Negeri diketahui belum mengeluarkan instruksi pengosongan lahan eks gedung PGSD. Meski Pemprov Sultra telah dinyatakan sebagai pemenang dalam sengketa aset daerah dengan pihak Kikila Cs yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah di jantung Kota Kendari itu.
Batalnya eksekusi ini bukanlah kali pertama. Pada 6 Januari, Pemprov Sultra membatalkan agenda pengosongan lahan tersebut lantaran dihadang kelompok masyarakat pemilik tanah. Adm
