SULTRABERITA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra membatalkan rencana eksekusi jilid II lahan eks PGSD. Padahal, menurut agenda hari ini, pemerintah akan mengosongkan lahan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Ali Akbar pada SULTRABERITA.ID, Kamis 16 Januari 2020.
BACA JUGA :
- Ekspansi Tambang Berkelanjutan PT Vale di Sultra Tingkatkan Kesempatan Kerja Lokal
- Siska Karina Imran Pastikan Bareng Wakilnya Salat Id di Lapangan Kancil: Sama Dong, Masa Beda-beda
- Kalla Toyota Siagakan Layanan 24 Jam untuk Mudik Lebaran 2026
- Fitur Uji Coba WhatsApp: Bisa Chat dengan User yang Tak Pakai WA
- Kota Kendari yang Pertama di Sultra Salurkan Bantuan Pangan 2026, 27 Ribu KK Keciprat Beras dan Minyak
“Hari ini tidak jadi,” singkat mantan PJ Bupati Buteng itu.
Ia menuturkan pembatalan itu terkait koordinasi Pemprov Sultra dengan pihak pengadilan yang belum tuntas.
“Hari ini kita masih koordinasi dengan pihak pengadilan dulu. Baru setelah itu kita jadwal ulang untuk eksekusinya,” jelas Ali Akbar.
Sebagai informasi, Pengadilan Negeri diketahui belum mengeluarkan instruksi pengosongan lahan eks gedung PGSD. Meski Pemprov Sultra telah dinyatakan sebagai pemenang dalam sengketa aset daerah dengan pihak Kikila Cs yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah di jantung Kota Kendari itu.
Batalnya eksekusi ini bukanlah kali pertama. Pada 6 Januari, Pemprov Sultra membatalkan agenda pengosongan lahan tersebut lantaran dihadang kelompok masyarakat pemilik tanah. Adm
