LAJUR.CO, KENDARI — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, memperingatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan, menyusul maraknya kasus korupsi yang belakangan terjadi. Peringatan ini disampaikannya saat meninjau langsung progres konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah (Buteng), Kamis (7/8/2025).
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Buteng, Hugua menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menyoroti pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran agar tidak terseret ke persoalan hukum.
“Ambil keuntungan sewajarnya, jangan sampai mengejar laba besar namun mengorbankan kualitas. Setiap keputusan, terutama terkait anggaran, harus diambil dengan hati-hati agar terhindar dari masalah hukum. Saat ini kita tahu, kasus korupsi sedang marak,” tegasnya di hadapan para kontraktor dan pejabat terkait.
Wagub Hugua tiba di Buteng bersama rombongan dan disambut langsung oleh Bupati Buteng, Dr Azhari serta Kapolres Buton Tengah di Kantor Bupati. Agenda kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembangunan RSUD yang menelan anggaran Rp170 miliar.
Proyek ini merupakan kelanjutan dari peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, pada 2 Mei 2025 lalu. Pembangunan RSUD tersebut merupakan bagian dari program Quick Wins Kementerian Kesehatan yang bertujuan meningkatkan status RS D Pratama menjadi RS Kelas C.
Dengan peningkatan status tersebut, rumah sakit diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap, modern, dan berkualitas bagi masyarakat Buteng.
Menurut Hugua, kunjungannya juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa pembangunan ini berjalan tepat sasaran, sehingga masyarakat Buteng segera dapat menikmati layanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Sebagai informasi, lewat program yang sama dari Kemenkes RI, Kabupaten Kolaka Timur menggarap pembangunan RSUD yang sebelumnya bertipe D dan akan ditingkatkan menjadi tipe C.
Aroma korupsi pada proyek pembangunan RSUD Koltim membuat sejumlah pejabat setempat kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Jumat (8/8/2025), KPK mengumumkan memboyong Bupati Koltim Abd Azis pasca OTT sejumlah pejabat Koltim lain untuk dimintai keterangan. Adm
