LAJUR.CO, KENDARI – Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok koperasi di Bandara Haluoleo kembali ramai dibicarakan. Praktik tersebut menjadi penyebab tarif kendaraan di bandara menjadi mahal, hingga tiga kali lipat dibanding transportasi online.
Sopir yang mangkal di bandara diketahui harus membayar iuran Rp500 ribu per bulan ke koperasi yang dikelola Lanud Haluoleo.
Seorang sopir yang rutin mangkal di Bandara Haluoleo mengakui harus menyetor Rp500 ribu ke oknum TNI agar leluasa merekrut penumpang di Bandara Haluoleo.
“Kami setor langsung ke orang Lanud. Kurang tahu juga. Yang jelas yang bisa mangkal di bandara hanya sopir yang sudah membayar Rp500 ribu per bulan,” ungkap pria tersebut.
Transportasi penumpang di Bandara Haluoleo saat ini hanya dilayani taksi offline yang tergabung koperasi. Sopir di luar koperasi kerap menghadapi peringatan atau diusir saat menjemput penumpang.
Tarif kendaraan dibagi per zona tujuan. Penumpang menuju Wuawua, Kota Kendari, harus membayar Rp150 ribu. Sementara layanan mobil online berkisar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu. Ojek online jauh lebih murah lagi. Situasi itu membuat penumpang tidak punya banyak alternatif transportasi.
Menanggapi dugaan pungli berkedok koperasi, Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, mengaku operasional transportasi di bandara memang dikelola koperasi.
Ia mengklaim iuran Rp500 ribu per bulan, yang masuk ke kas koperasi digunakan untuk kesejahteraan anggota.
“Transportasi itu dikelola koperasi. Semua keputusan diambil melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jadi iuran tersebut sah dan transparan,” kata Tarmuji, Sabtu (7/3/2026).
Dengan nominal ini, koperasi Lanud Haluoleo diperkirakan memperoleh lebih dari Rp50 juta per bulan hanya dari setoran para sopir bandara.
Tarmuji menjelaskan, Bandara Haluoleo merupakan enclave sipil, bandara sipil yang berada di kawasan militer. Inilah mengapa, seluruh aktivitas tetap berada di bawah kendali TNI AU. Termasuk aktivitas antar jemput penumpang.
Menyusul banyaknya keluhan soal tarif tinggi layanan transportasi bandara, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan transportasi online agar penumpang punya alternatif kendaraan.
“Semua pihak yang ingin beroperasi di bandara harus terdaftar sesuai prosedur karena ini wilayah militer. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya. Red
