LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengevaluasi langsung kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi arus mudik 2026 di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari hasil pemantauan tersebut, ia menilai sejumlah titik transportasi kini jauh lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana penumpukan penumpang mulai berkurang signifikan.
Meski begitu, Ridwan menyoroti kualitas layanan pelabuhan yang dikelola Pelindo di Pelabhan Nusantara serta kebutuhan penambahan armada ferry di lintasan Amolengo.
Pemantauan dilakukan di sejumlah simpul transportasi utama, mulai dari jalur penyeberangan ferry, jalan trans nasional penghubung antarprovinsi, hingga pelabuhan laut antar kabupaten seperti Pelabuhan Nusantara Kendari. Ridwan turut meninjau kesiapan armada kapal laut serta layanan penerbangan di Bandara Haluoleo.
Politisi Golkar itu mengatakan, evaluasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan layanan mudik. Ia mengundang berbagai instansi, mulai dari balai jalan, balai sungai, cipta karya, perhubungan, KSOP, KUPP hingga lembaga seperti Basarnas dan BMKG.
“Evaluasi sudah kami lakukan dengan semua stakeholder terkait. Kita duduk bersama membahas persoalan mudik, dimulai dari kondisi jalan,” kata Ridwan kepada Lajur.co, Senin (16/3/2026).
Dari sisi infrastruktur darat, ia menyebut kondisi jalan nasional di Sultra saat ini hampir seluruhnya dalam keadaan baik. Tingkat kemantapan jalan nasional mencapai sekitar 98,50 persen, yang berarti jalur utama sudah sangat siap melayani arus mudik masyarakat.
“Bisa dibilang mantap 100 persen,” sambung mantan Bupati Muna dua periode itu.
Ia mengatakan, pengecekan kondisi infrastruktur jalan provinsi yang masuk gawean Komisi V DPR RI dilakukan langsung di lapangan, menyisir area mobilitas tinggi pada musim mudik. Dari hasil pemantauan itu, ia memastikan kondisi jalan di ruas-ruas jalan provinsi yang rutin dilalui pemudik relatif mulus dan aman.
Di jalur Trans Sulawesi yang berada di Konawe Utara, arus transportasi memang sempat terganggu akibat kerusakan jembatan saat banjir lalu. Namun kini lalu lintas kendaraan tetap dapat berjalan normal karena adanya jembatan darurat Bailey yang dipasang sambil menunggu pembangunan jembatan permanen rampung pada 2026.
“Alhamdulillah tidak ada penumpukan karena sudah ada jembatan Bailey yang beroperasi di sana. Karena jembatan baru itu konstruksinya beton, jadi agak lama,” ujarnya.
Untuk transportasi laut, Ridwan menilai situasi di Pelabuhan Nusantara Kendari sudah jauh lebih tertib. Ia mengatakan tidak lagi menemukan kondisi penumpukan penumpang yang parah seperti beberapa tahun lalu. Pemandangan warga yang terpaksa duduk di bagian atas kapal karena padatnya antrean berkurang signifikan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari pengawasan yang lebih baik dari otoritas pelabuhan. Hal serupa juga terlihat di lintasan penyeberangan Torobulu yang dinilai berjalan cukup lancar tanpa kendala berarti.
Meski demikian, Ridwan menyoroti kondisi lintasan Amolengo yang dinilai membutuhkan tambahan kapal ferry. Ia menilai volume kendaraan yang hendak menyeberang, baik roda dua maupun roda empat, sudah mulai melampaui kapasitas armada yang tersedia.
“Khusus Amolengo harus ada penambahan ferry lagi karena volume kendaraan yang menyeberang sudah tidak memadai,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan pelayanan di terminal penumpang Kota Kendari, khususnya di pelabuhan yang dikelola Pelindo. Ridwan menyebut, pungutan sekitar Rp12 ribu di pelabuhan Nusantara dan Rp2.000 hingga Rp4.000 di pelabuhan rakyat tidak sesuai dengan kualitas pelayanan diperoleh penumpang.
Menurutnya, pungutan tersebut seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas bagi penumpang oleh Pelindo selaku otoritas setempar.
“Ada pungutan, tapi peningkatan kualitas pelayanan belum terlihat. Kita harapkan Direktur Pelindo melakukan langkah perbaikan,” ujarnya.
Di sektor transportasi udara, Ridwan menekankan pentingnya pengawasan terhadap jadwal penerbangan dan keselamatan pesawat di Bandara Haluoleo. Ia meminta proses ramp check dilakukan secara ketat pada setiap pesawat yang datang maupun akan berangkat.
Selain itu, maskapai diminta memberikan informasi yang jelas kepada penumpang terkait jadwal penerbangan agar tidak terjadi penumpukan akibat keterlambatan atau delay.
“Penumpang harus diberikan informasi yang jelas agar tidak menunggu terlalu lama di bandara,” katanya.
Sementara itu, koodrinasi terkait update cuaca oleh BMKG dinilai cukup baik mendukung kelancaran transportasi laut. Informasi cuaca dari BMKG disebut selalu diperbarui dan disampaikan realtime kepada operator kapal melalui koordinasi dengan KSOP sebelum kapal diberangkatkan.
Di akhir evaluasi, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga terkait yang telah menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kelancaran arus mudik.
Ia mengucapkan terima kasih kepada stakeholder di daerah serta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, hingga Basarnas yang dinilai telah berkoordinasi untuk menjaga keamanan, kelancaran, dan keselamatan masyarakat selama periode mudik 2026 di Sultra. Adm
