LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, merombak struktur birokrasi Pemerintah Provinsi Sultra dengan mengukuhkan delapan pejabat eselon II. Pelantikan digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (20/4/2026).
Perombakan kabinet menjadi bagian dari penyegaran organisasi era duet kepemimpinan Andi Sumangerukka – Ir Hugua. Selain pejabat eselon II, turut dilantik 27 pejabat eselon III Setda Sultra, 45 pejabat administrator, 34 pejabat pengawas serta 35 pejabat fungsional.
Empat pejabat eselon II yang didefinitifkan yakni Andi Syahrir sebagai Kepala Dinas Kominfo Sultra, Wawan Arianto sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Andriansyah sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Dewi Rosaria Amin sebagai Kepala Dinas ESDM Sultra.
Dalam rotasi tersebut, Gubernur ASR menarik satu otang pejabat asal Kolaka Timur (Koltim) mengisi posisi strategis di Pemprov Sultra. Ia adalah Dr Mustakim yang diamanahkan memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bapeda Litbang Koltim. Mustakim menggantikan J Robert yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sultra.
Dr Mustakim diketahui pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Koltim. Dalam rekam jejaknya, ia pernah menjabat Kepala Bagian Pembangunan Setda Kolaka Timur pada 2013–2014, serta Kepala Dinas Kehutanan Kolaka Timur pada 2014–2016.
Selain itu, sejumlah pejabat mengalami pergeseran posisi. Rajulan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sultra. Sementara posisi Kepala Dinas Perhubungan diisi oleh Muh Fadlansyah.
Muh Fadlansyah sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian (Plh). Ia menggantikan kekosongan kursi Sekda Sultra pasca Asrun Lio yang memilih berkarir sebagai dosen di Universitas Halu Oleo. Nama Fadlansyah diketahui ikut diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Sekda ke pemerintah pusat.
Andi Sumangerukka menegaskan, perombakan ini dilakukan berdasarkan sistem merit. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan jabatan dan bekerja maksimal untuk masyarakat.
“Jangan diselewengkan, jangan disalahgunakan. Ini adalah penerapan merit system, berdasarkan kriteria untuk membantu gubernur meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” tegasnya.
Ia meminta ASN mengubah pola pikir dalam bekerja. “ASN harus ubah paradigma, dari budaya dilayani menjadi melayani, dengan mengedepankan inovasi,” ujarnya. Adm
