LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari memperluas kerja sama antar daerah guna memutus rantai panjang distribusi pangan yang selama ini memicu kenaikan harga. Tiga kabupaten yakni Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Konawe kini menjadi pemasok utama sejumlah komoditas strategis bagi Kota Kendari.
Penguatan pasokan tersebut diwujudkan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Pemkot Kendari dan wilayah produsen pangan. Penandatanganan kerja sama bisnis antar mitra disaksikan langsung Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Kepala BI Sultra Edwin Permadi di Kantor Perwakilan BI Sultra, Selasa (15/4/2026).
Skema KAD memastikan Kabupaten Konawe Selatan menyuplai berbagai komoditas seperti telur ayam, cabai kering, dan cabai besar melalui sejumlah mitra usaha. Sementara Kolaka Timur dan Konawe, yang dikenal sebagai sentra produksi padi, akan memasok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kendari.
Kolaborasi tersebut dirancang untuk memangkas jalur distribusi panjang yang berkontribusi pada pergerakan inflasi. Selama ini, rantai pasok yang berlapis dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya harga komoditas di pasaran.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan kolaborasi lintas wilayah menjadi solusi atas keterbatasan produksi pangan di daerahnya.
“Kerja sama antar daerah, antar produsen dan daerah. Sejak tahun lalu kita sudah inisiasi Konsel dan Konawe. Kota Kendari bukan penghasil maka langkah ini untuk memotong rantai yang panjang,” ujar Siska.
Menurutnya, lonjakan harga tidak selalu dipicu dari tingkat produsen. Faktor distribusi justru kerap menjadi penyebab utama.
“Kadang bukan soal harga tapi jalannya yang panjang, kita potong rantai distribusi yang panjang,” lanjutnya.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok tetap terjaga saat terjadi kelangkaan di pasar.
“Jaminan ketersediaan stok, ketika ada kelangkaan ada jaminan stok dari daerah produsen,” jelasnya.
Upaya tersebut terbukti mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Pada Maret 2026, inflasi Kota Kendari tercatat sebesar 2,95 persen. Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengoptimalkan potensi lokal meski luas lahan pertanian relatif terbatas.
“Kota Kendari punya kebutuhan beras tinggi tapi potensi sawah sangat kecil hanya ada satu di Amohalo. Makanya ke depan akan dimaksimalkan,” katanya.
Siska menyoroti pentingnya menjaga komoditas lokal agar tidak keluar daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menekan lonjakan harga akibat distribusi bolak-balik.
“Di Amohalo kita siapkan pengering agar tidak keluar Kendari, dibawa keluar masuk ke Kendari jadi mahal, pemerintah harus putar otak agar tidak ada komoditi yang keluar,” tegasnya.
Selain penguatan produksi dan distribusi, perbaikan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian. Akses yang baik diharapkan memperlancar arus logistik pangan.
Pemerintah mengantisipasi praktik penimbunan serta panic buying dengan memastikan distribusi resmi berjalan lancar dan terpantau.
Sementara itu, Kepala BI Sultra, Edwin Permadi, mengapresiasi langkah strategis yang ditempuh Pemkot Kendari dalam menjaga stabilitas harga.
“Kami berterima kasih sinergi Pemkot Kendari, program GPM-nya terbanyak se-Indonesia. Jadi mitra strategis pengendalian inflasi bahwa kita tidak kerja sendiri, kepada penandatangan mari jadikan pakta integritas. Keberhasilan jalankan poin kerja sama adalah poin utama,” ujar Edwin.
Lebih lanjut, Siska menekankan pentingnya implementasi nyata dari kesepakatan tersebut. Kerja sama tidak boleh berhenti sebatas dokumen.
“Jangan sampai kerja sama jadi tumpukan kertas saja. Bekerja dengan sinergi BI saya optimis Kota Kendari jadi kota mandiri pangan dan tangguh inflasi,” pungkasnya.
Kerja sama antar daerah tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026. Program berfokus pada stabilitas harga sekaligus penguatan ketahanan pasokan pangan secara berkelanjutan. Adm
