LAJUR.CO, KENDARI– Upaya menekan harga pangan di Kota Kendari oleh Bank Indonesia (BI) dioptimalkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026. Sebagai bentuk implementasi kongkret, BI Sultra bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meluncurkan 70 Kios Pangan Digital baru guna menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas.
Peluncuran tersebut berlangsung saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan 2026 dihadiri Kepala Perwakilan BI Sultra Edwin Permadi, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah stakeholder terkait di kantor BI Sultra, Rabu (15/4/2026). Program GPIPS dihadirkan sebagai respons atas tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks, termasuk dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakter komoditas yang bersifat musiman.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi, menegaskan penguatan sinergi menjadi kunci utama keberhasilan program pengendalian inflasi. Rakor Pangan tahun ini menegaskan tiga arah strategis utama, yaitu optimalisasi sinergi, akselerasi intervensi harga, dan pengendalian sisi permintaan melalui edukasi perubahan pola konsumsi.
“Dari tiga fokus tersebut, saya ingin menekankan bahwa kata kuncinya adalah sinergi. Tanpa sinergi, program yang baik akan berjalan sendiri-sendiri. Namun dengan sinergi, program yang sama dapat menjadi jauh lebih luas dampaknya, lebih cepat implementasinya, dan lebih kuat keberlanjutannya,” ujar Edwin, Rabu (15/4/2026)
Selain penambahan kios pangan, Rakor Pangan 2026 mendorong penguatan distribusi melalui kerja sama antardaerah. Dimana Kerjasama Antar Daerah kali ini melibatkan kemitraan antara Kota Kendari sebagai penerima pasokan pangan serta Kabupaten Konawe Selatan dan Kolaka Timur sebagai pemasok pangan bagi warga kota Lulo. program KAD diinisiasi BI Sultra dijalankan dengan skema business to business (B2B).
Langkah tersebut diarahkan untuk memperpendek rantai pasok dan menjaga ketersediaan bahan pangan strategis. Kota Kendari sebagai daerah dengan tingkat konsumsi pangan tertinggi akan menerima pasokan pangan mulai dari beras, cabai rawit, cabai keriting, cabai besar, hingga komoditas telur ayam ras dari Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kolaka Timur.
Berdasarkan data, inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,33 persen secara bulanan dan 2,95 persen secara tahunan. Tekanan inflasi terutama berasal dari komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, dan ikan kembung, sehingga sektor pangan tetap menjadi fokus utama pengendalian.
Upaya pengendalian juga menyasar sisi permintaan. Program PKK Kasoami yang melibatkan 11 kecamatan didorong untuk membangun kebiasaan belanja bijak dan konsumsi yang lebih beragam di tingkat keluarga.
Selain itu, edukasi jangka panjang dilakukan melalui program Sekolah Hebat di 24 SMP negeri di Kendari. Program ini mengajak siswa memahami konsep inflasi sejak dini sekaligus mendorong praktik produktif seperti berkebun di lingkungan sekolah.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan diarahkan lebih inovatif dan melibatkan berbagai pihak di luar anggota TPID.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan GPIPS diharapkan berjalan konsisten dan berkelanjutan, mulai dari penguatan pasokan, kelancaran distribusi, hingga edukasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Adm
