LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menyiapkan sejumlah program prioritas dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penanganan banjir, penataan tata kota dan lingkungan, hingga pemenuhan pelayanan dasar menjadi perhatian utama.
Dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Kendari 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.615.757.675.201. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, arah kebijakan anggaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang bersifat mendesak perlu mendapat perhatian melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran.
“Bagaimana penanganan banjir, penataan tata kota yang tentu harus kita lihat kondisinya dan juga penataan lingkungan. Penerangan seperti tadi yang sudah disampaikan dan juga pemenuhan skala-skala kebutuhan masyarakat yang sifatnya urgensi,” ujar Siska kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Kota Kendari 2026, Senin (14/9/2026).
Selain pendapatan, rancangan perubahan APBD juga memuat penyesuaian pada sisi belanja. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.594.711.064.691,42.
Penggunaan anggaran tersebut menerapkan pendekatan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan skala prioritas pemerintah daerah.
“Seperti pemenuhan standar pelayanan minimal, optimalisasi program strategis nasional, serta pembayaran utang pihak ketiga,” ungkapnya.
Sejumlah sektor strategis turut menjadi perhatian dalam perubahan APBD Kota Kendari. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi, serta penanganan kemiskinan.
Siska menilai penyesuaian anggaran diperlukan agar kapasitas keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Di sisi lain, Pemkot Kendari harus memastikan berbagai kewajiban pemerintah tetap terselesaikan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jadi program-program yang kita lakukan itu harus betul-betul memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat dan juga daerah,” kata Siska.
Pada komponen pembiayaan, Rancangan Perubahan APBD Kota Kendari 2026 juga mengalami penyesuaian. Penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp40.890.777.766, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp61.937.388.276.
Komponen tersebut antara lain diperhitungkan untuk menutup defisit belanja serta memenuhi pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang secara tepat waktu.
Siska menegaskan, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian nominal dalam dokumen anggaran. Kebijakan tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan sumber daya keuangan daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Penyusunan perubahan APBD ini bukan semata-mata perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Laporan: Ika Astuti
