LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus mengurangi beban kewajiban jangka panjang yang menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengungkapkan, nilai utang daerah yang berada di kisaran Rp522 miliar saat dirinya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dilantik pada Februari 2025, telah menyusut menjadi sekitar Rp300 miliar.
Penurunan itu terjadi setelah Pemkot Kendari melakukan pembayaran kewajiban secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Siska kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari terkait Raperda tentang Perubahan APBD Kota Kendari 2026, Senin (14/9/2026).
“Utang di kami masuk di tahun 2026, pas kami dilantik Februari 2025 kemarin, utang itu berkisar Rp522 miliar. Per hari ini, di BKAD kurang lebih 300-an miliar,” ungkap Siska.
Dengan posisi tersebut, terdapat selisih sekitar Rp222 miliar dari nilai kewajiban yang disebut Siska saat awal masa kepemimpinannya.
Ia menuturkan, pembayaran dalam jumlah besar harus dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga program pembangunan dan pemenuhan kebutuhan warga.
“Jadi coba bayangkan berapa ratus miliar yang kami sudah bayar. Kami berusaha menata ini agar supaya semua ini tetap berjalan, semua tetap berjalan barengan. Utang jalan, pembangunan tetap jalan dan kebutuhan masyarakat tetap jalan,” ungkap orang nomor satu di Kota Lulo itu.
Siska menyadari, kondisi fiskal daerah menjadi tantangan bagi kepala daerah dalam mengatur berbagai kebutuhan melalui APBD.
Pasalnya, kewajiban yang harus diselesaikan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran utang. Pemkot Kendari tetap memiliki agenda pembangunan serta program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Seperti apa? Seperti yang kita lihat dan kami yang rasakan,” kata Siska.
Ia menjelaskan, sejumlah program telah disiapkan bersama Wakil Wali Kota Kendari sebagai bagian dari visi dan misi pemerintahan mereka.
Pelaksanaan program tersebut harus berjalan beriringan dengan penataan keuangan daerah. Di saat yang sama, kewajiban finansial tidak dapat dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Di sisi lain ada utang, yang tentu juga prioritas. Dan tidak bisa kita abaikan. Itulah tantangannya kepala daerah. Harus terus berinovasi,” lanjut Siska.
Pemkot Kendari akan melanjutkan penataan keuangan agar pembayaran kewajiban, pembangunan, serta pelayanan dan kebutuhan masyarakat dapat tetap berlangsung secara bersamaan.
Mengenai kapan seluruh beban tersebut dapat dituntaskan, Siska menyampaikan harapannya agar penyelesaian dilakukan sesegera mungkin.
“Mau saya harus sampai secepatnya,” tuturnya.
Laporan: Ika Astuti
