LAJUR.CO, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama industri jasa keuangan (IJK) dan sejumlah pihak terkait mendorong perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani melalui Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra (PROSPERITI).
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani yang digelar di Gedung Learning Center OJK Sultra, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan ini menjadi forum untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam membangun ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang terintegrasi.
Kegiatan tersebut dihadiri BPJS Ketenagakerjaan, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Bank Indonesia Provinsi Sultra, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Tani Merdeka Indonesia Sultra.
Selama rapat koordinasi, para pihak membahas pengembangan PROSPERITI sebagai upaya mengintegrasikan akses keuangan dan perlindungan sosial bagi petani. Pembahasan mencakup pemetaan kebutuhan, pembagian peran, hingga langkah tindak lanjut program.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan PROSPERITI dirancang untuk menghubungkan petani dengan layanan keuangan dan perlindungan sosial secara lebih terintegrasi.
“Petani tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko, tetapi juga membutuhkan akses pembiayaan, tabungan, asuransi, edukasi, dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Melalui PROSPERITI, kita ingin membangun ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Bismi.
Bismi menyebut PDRB Sultra pada 2024 mencapai Rp189,48 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,40 persen. Sementara pada 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 23,79 persen terhadap PDRB Sultra.
Di sisi lain, terdapat sekitar 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) serta kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Besarnya peran sektor pertanian tersebut, kata Bismi, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan dan akses keuangan bagi petani.
“Kita tidak ingin PROSPERITI berhenti sebagai konsep, setelah ini perlu ada langkah konkret, mulai dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, pelaksanaan piloting, hingga evaluasi dan perluasan program,” katanya.
Akses JKK dan JKM
Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Luky Julianto, menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi petani sebagai pekerja bukan penerima upah.
Perlindungan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan mekanisme Keagenan Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) sebagai salah satu kanal untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani.
Perlindungan melalui JKK dan JKM dapat diperoleh dengan iuran Rp16.800 per bulan. Hingga akhir 2026, terdapat diskon 50 persen sehingga petani cukup membayar Rp8.400 per bulan.
Dengan iuran tersebut, petani memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah.
Luky menjelaskan, perluasan perlindungan bagi petani perlu didukung mekanisme layanan yang mudah dijangkau. Kelompok tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dapat dilibatkan sebagai kanal edukasi, pendaftaran, dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
BSI Siapkan Rekening bagi PPL
Dalam pengembangan ekosistem PROSPERITI, BSI menyiapkan infrastruktur layanan keuangan melalui pembukaan rekening bagi petani sebagai tahap awal implementasi program.
Layanan tersebut telah terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sehingga petani dapat memperoleh akses terhadap tabungan, pembiayaan, dan perlindungan jaminan sosial dalam satu ekosistem.
Sebagai tahap awal, akan dilakukan pembukaan 50 rekening bagi PPL. Rekening tersebut menjadi wadah bagi PPL untuk berperan sebagai agen Perisai yang membina beberapa kelompok tani di wilayah binaannya.
Sinergi lintas pihak juga diperkuat melalui pembagian peran masing-masing lembaga.
BRMP mendukung penyediaan data dan pendampingan teknis bagi PPL serta kelompok tani melalui Simluhtan. Kanwil DJPb Sultra turut mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan sinergi program pemerintah.
Bank Indonesia mendukung aspek kebijakan makro, sistem pembayaran, dan literasi keuangan. Sementara Tani Merdeka Indonesia Sultra berperan dalam mobilisasi dan pendampingan petani secara langsung di lapangan.
Melalui PROSPERITI, sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap layanan keuangan formal, memperkuat perlindungan dari risiko sosial dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Adm
