LAJUR.CO, KENDARI – Anda yang sering nongkrong di coffee shop tentu sudah terbiasa mendengar alunan musik yang diputar selama berada di area area hiburan tersebut. Musik menjadi salah satu cara pemilik usaha membuat pelanggan betah, selain menawarkan interior yang nyaman serta pilihan makanan dan minuman dan tentu saja menu kopi.
Bisnis coffee shop di Kota Kendari pun setiap saat semakin menjamur. Tempat-tempat nongkrong baru terus bermunculan dengan beragam konsep unik nan estetik. Jumlah coffee shop di ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat mengalami pertumbuhan signifikan hingga 40 persen.
Namun, di balik ramainya bisnis kopi dan penggunaan musik sebagai bagian dari pengalaman pelanggan, ada kewajiban yang masih belum banyak dipenuhi pelaku usaha, yakni kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu dan musik.
Dari sekitar 491 coffee shop yang tersebar di Kota Kendari, nyaris tak satu pun tercatat menyetor kontribusi royalti. Hanya beberapa usaha kategori restoran, kafe, dan tempat usaha sejenis. Padahal,
Kondisi itu menyulut keprihatinan penyanyi tanah air yang kini duduk sebagai Ketua Bidang Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Marcell Siahaan saat hadir di Kendari, memaparkan tata kelola royalti musik, Selasa (10/11/2026).
Kata dia, bisnis coffeshop yang ramai menjadi sinyal positif sekaligus potensi besar penerimaan royalti musik yang belum tergarap di Kendari.
Data LMKN tahun 2025 mencatat, dari 13 sektor utama pengguna musik komersial di Sultra, hanya empat sektor yang rutin menyumbangkan royalti. Keempat sektor tersebut yakni karaoke dengan kontribusi mencapai Rp399 juta, pertokoan Rp35 juta, hotel dan fasilitas hotel Rp18 juta, serta bioskop sekitar Rp7,2 juta.
Secara keseluruhan, penerimaan royalti dari 13 sektor utama di Sultra mencapai Rp459,8 juta sepanjang 2025. Sementara sembilan sektor lainnya masih tercatat nihil kontribusi, termasuk restoran, kafe, dan klub malam.
Penyanyi beraliran pop, R&B itu menilai penggunaan musik untuk kepentingan komersial di daerah masih menyimpan potensi ekonomi yang besar.
Menurut Marcell, pembayaran royalti bukan sekadar kewajiban administratif pelaku usaha. Lebih dari itu, royalti merupakan bentuk pemenuhan hak ekonomi para pencipta lagu, musisi, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan yang karyanya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.
“Ini peluangnya, bukan beban baru, melainkan hak yang selama ini belum sampai kepada musisi,” ungkap musisi tersebut.
Kewajiban membayar royalti atas penggunaan lagu dan musik sendiri secara komersial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara Pasal 9 ayat (3) melarang penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin.
Regulasinya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini mengatur pembayaran royalti bagi pihak yang memanfaatkan lagu dan musik untuk kepentingan komersial, termasuk pada layanan publik yang bersifat komersial.
Coffee shop, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, karaoke, dan tempat usaha lainnya termasuk kategori pengguna musik yang memiliki kewajiban membayar royalti sesuai ketentuan. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pengelolaan royalti oleh LMKN.
Marcell menegaskan, royalti bukan pajak atau pungutan tanpa dasar. Pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas pemanfaatan karya intelektual untuk kepentingan komersial.
Secara nasional, LMKN mencatat lebih dari 6.000 pelaku usaha dari 13 sektor telah berkontribusi membayar royalti. Total penerimaan royalti secara nasional sepanjang 2025 hampir mencapai Rp170 miliar.
Untuk mempermudah pelaku usaha memenuhi kewajibannya, LMKN turut memperkenalkan sistem digital Inspiration. Layanan tersebut dirancang untuk menyederhanakan administrasi lisensi dan pembayaran royalti melalui penggunaan satu akun. Sistem ini disebut mampu meningkatkan kepatuhan lisensi hingga 95 persen.
Dari royalti yang terkumpul, skema pembagian menetapkan 8 persen untuk biaya pengelolaan, sedangkan 92 persen dialokasikan kepada pemegang hak. Rinciannya, 46 persen untuk pencipta, 23 persen untuk produser fonogram, dan 23 persen untuk pelaku pertunjukan.
Marcell berharap pelaku usaha di Kendari, terutama pemilik coffee shop, restoran, dan kafe, mulai meningkatkan pemahaman mengenai aturan penggunaan musik secara komersial. Adm
