LAJUR.CO, KENDARI – Setelah melewati kemarau panjang, masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) perlu bersiap menghadapi perubahan pola cuaca. Ancaman banjir, tanah longsor hingga angin kencang menjadi risiko yang patut diwaspadai seiring meningkatnya intensitas hujan pada periode mendatang.
Wakil Gubernur Sultra Hugua mengajak masyarakat lebih aktif memantau informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Update cuaca dan ikli, dapat menjadi panduan untuk mengenali potensi bencana sekaligus menentukan langkah antisipasi sebelum cuaca ekstrem terjadi.
Ajakan itu disampaikan Hugua saat mengunjungi Kantor BMKG Stasiun Klimatologi Sultra di Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (17/11/2026). Didampingi Kepala Stasiun Klimatologi Sultra, Kusairi, ia melihat langsung data pemantauan iklim serta sejumlah peralatan teknis pendukung pengamatan cuaca.
“Saya mengimbau masyarakat dan seluruh stakeholder untuk selalu memanfaatkan data BMKG. Negara telah menyediakan informasi ini untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Hugua.
Menyambut kunjungan perdana Wagub Sultra di kantor BMKG, Kusairi memperlihatkan peta sebaran kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Sultra. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa daerah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 150 hari akibat kemarau panjang. Salah satunya titik pengamatan di Bungi, Kota Baubau, yang mencatat 151 hari tanpa hujan.
Kondisi tersebut menjadi gambaran perubahan iklim ekstrem yang perlu diperhatikan. Apalagi, BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Sultra akan mengalami puncak musim hujan pada Mei 2027 dengan intensitas curah hujan di atas normal.
Kusairi mengingatkan, peralihan dari kemarau panjang menuju musim hujan berpotensi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir, erosi dan tanah longsor.
Menanggapi kondisi tersebut, Hugua menilai musim hujan yang berlangsung lebih pendek dengan intensitas curah hujan tinggi harus diantisipasi secara serius. Risiko banjir, bahkan banjir bandang, dapat meningkat apabila kondisi lingkungan tidak mendukung penyerapan air.
Terlebih, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebelumnya menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi di sejumlah kawasan. Akibatnya, air hujan lebih cepat mengalir di permukaan tanah atau mengalami limpasan (run off) tanpa cukup tertahan oleh pepohonan.
Hugua meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat upaya pencegahan, terutama dengan memastikan saluran drainase berfungsi baik. Sampah plastik dan material lain yang berpotensi menyumbat aliran air harus dibersihkan secara rutin.
“Masalah banjir adalah masalah kita bersama. Pemerintah harus menjaga saluran-saluran, masyarakat juga perlu membersihkan selokan di sekitar rumah masing-masing,” ujarnya.
Sejalan dengan imbauan tersebut, Kusairi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pengendali banjir untuk menghadapi peningkatan debit air. Pemerintah daerah bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) diharapkan memberi perhatian ekstra terhadap kondisi drainase, saluran air dan kawasan rawan genangan.
Selain ancaman banjir di daratan, Hugua secara khusus mengingatkan nelayan agar berhati-hati saat melaut. Wilayah perairan Buton, Kepulauan Wakatobi hingga Selat Bone perlu mendapat perhatian selama November dan Desember karena berpotensi dilanda angin kencang yang datang secara tiba-tiba.
Peringatan serupa ditujukan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Hujan disertai petir berisiko memicu pohon tumbang, erosi hingga tanah longsor. Pengendara pun diminta meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi jalanan saat hujan. Petani yang bekerja menggunakan peralatan berbahan logam di area terbuka juga perlu segera mencari tempat berlindung ketika terjadi petir guna menghindari risiko sambaran.
Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, Kusairi menjelaskan BMKG menyediakan informasi iklim harian yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui prakiraan hujan di berbagai lokasi. Informasi tersebut berguna sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas, terutama bagi petani dan nelayan yang pekerjaannya sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Stasiun Klimatologi Sultra membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, petani hingga sektor swasta dalam pemanfaatan data iklim. Selama ini, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, penyuluh pertanian di kabupaten dan kota, serta sejumlah perguruan tinggi.
Informasi BMKG turut dimanfaatkan BPBD untuk mendukung pemantauan kondisi iklim dan penanganan risiko bencana di daerah.
Di luar instansi pemerintah, Stasiun Klimatologi Sultra diketahui menjalin kerja sama dengan Yayasan Sintesa melalui pengembangan sekolah pertanian lapangan dan sekolah ekologi lapangan. Program tersebut memanfaatkan informasi iklim mikro untuk membantu petani memahami kondisi lingkungan dan menyesuaikan kegiatan pertanian.
Hugua menilai, ketersediaan data dan peralatan pemantauan cuaca perlu diimbangi dengan edukasi yang menjangkau masyarakat luas. Hal tersebut turut terlihat saat ia meninjau sejumlah perangkat pengamatan di area belakang kantor Stasiun Klimatologi Sultra.
Beberapa peralatan yang diperlihatkan antara lain Automatic Weather Station (AWS), alat pemantau kualitas udara, sangkar meteorologi, panci penguapan, termometer tanah, lisimeter, serta perangkat pemantauan iklim mikro.
“Krisis global terkait iklim ini harus kita hadapi bersama. Masyarakat perlu memiliki petunjuk dan peringatan sejak awal sehingga bisa melakukan mitigasi sebelum bencana terjadi,” tutur Hugua.
Ia berharap akses terhadap informasi BMKG semakin luas dan dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu, data cuaca tidak sekadar menjadi informasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi keselamatan warga dan mengurangi risiko kerugian akibat bencana.
Kesiapsiagaan sejak dini menjadi langkah penting agar masyarakat Sultra lebih siap menghadapi perubahan iklim dan berbagai ancaman yang menyertainya. Adm





