BERITA TERKINIDAERAHHEADLINE

Samsat Muna Genjot Penertiban Pajak, Ada Pengurangan hingga 25 Persen

×

Samsat Muna Genjot Penertiban Pajak, Ada Pengurangan hingga 25 Persen

Sebarkan artikel ini

LAJUR.CO, MUNA – Ratusan kendaraan roda dua dan empat di Kabupaten Muna terjaring kegiatan swiping atau pemeriksaan pajak kendaraan yang digelar UPTB Samsat Muna selama tiga hari terakhir. Kegiatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan pengurangan pembayaran pajak kendaraan hingga 25 persen berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2026.

Kepala UPTB Samsat Kabupaten Muna, Syukur Alwan, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Petugas masih menemukan banyak kendaraan yang belum membayar pajak maupun mengalami tunggakan.

“Sekarang kami gencar melakukan swiping kendaraan di Kabupaten Muna. Sekaligus kami menyosialisasikan Pergub Nomor 6 Tahun 2026 tentang pengurangan pembayaran pajak kendaraan di Sultra, khususnya di Muna. Dari kegiatan selama tiga hari ini, ada ratusan kendaraan roda dua dan empat yang belum membayar maupun menunggak pajak,” kata Syukur saat ditemui media Lajur.co di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Pengecer BBM Kini Ngadu ke DPRD Kota Kendari, Minta Dukungan Bisa Bebas Jual Pertalite Lagi!

Ia menjelaskan, kebijakan pengurangan pembayaran pajak tersebut kini menggantikan program pemutihan yang sebelumnya dikenal masyarakat. Besaran pengurangan ditentukan berdasarkan tahun keluaran kendaraan.

Untuk kendaraan keluaran 2025, pemerintah memberikan pengurangan sebesar 5 persen. Kendaraan produksi 2024 memperoleh pengurangan 10 persen, keluaran 2023 sebesar 15 persen, sedangkan kendaraan tahun 2022 mendapat pengurangan 20 persen.

Adapun kendaraan keluaran 2021 ke bawah mendapatkan pengurangan paling besar, yakni 25 persen.

Baca Juga :  Nelayan Kulisusu Jatuh ke Laut Saat Cari Gurita, Nasibnya Belum Diketahui

“Jadi, tidak ada lagi program pemutihan pajak kendaraan. Sekarang sudah diganti dengan program pengurangan pembayaran pajak berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2026. Besarannya disesuaikan dengan tahun keluaran kendaraan,” jelasnya.

Syukur berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Muna, terutama pemilik kendaraan yang selama ini menunggak atau belum sempat memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Ia mengimbau warga segera mendatangi Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan memanfaatkan skema pengurangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Muna.

Terlebih, mekanisme pembagian penerimaan pajak kendaraan kini memberikan porsi 60 persen kepada pemerintah kabupaten dan 40 persen kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui skema opsen. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas daerah.

Baca Juga :  Mobilnya Anak Muda, Toyota Agya Kuasai 34,3% Market Share Segmen Hatchback Entry

Sementara itu, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan dilakukan dengan komposisi 70 persen untuk pemerintah kabupaten dan 30 persen untuk pemerintah provinsi. Penyalurannya dilakukan setiap triwulan.

“Pajak kendaraan ini merupakan salah satu sumber PAD kita di Muna. Karena itu, kami berharap masyarakat semakin sadar dan taat membayar pajak kendaraan,” pungkas Syukur. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *