SULTRABERITA.ID, KENDARI – Gelombang protes terkait rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang dijadwal mendarat di Bandara Haluoleo 23 Juni mendatang terus bergulir.
BACA JUGA :
- Sidak di Dinas Ketahanan Pangan, Hugua: Disiplinitas ASN Naik, Kantor Terburuk Masih DKP
- Strategi ASR Stop Tradisi Tawuran Sekolah: Siswa Wajib Apel di Kantor Gubernur, Patroli Gabungan Diaktifkan
- 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Digunakan untuk Masuk PTN Tanpa Tes
- 9 Siswa Sekolah Rakyat di Sultra Mengundurkan Diri, Terbanyak Jenjang SD
- Wagub Hugua Hadiri Rapat Senat Luar Biasa Dies Natalis ke-44 UHO
Senin 22 Juni 2020, giliran massa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kendari dan mahasiswa IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kendari berunjuk rasa menentang kebijakan impor buruh asing di kawasan industri Morosi PT VDNI dan PT OSS.
Aksi demonstrasi HMI digelar di depan sekretariat, Senin 22 Juni 2020. Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Sulkarnain dalam orasinya tegas menolak kehadiran TKA China yang direkrut duo raksasa perusahaan smelter, PT VDNI dan PT OSS.
“Kalau TKA masuk tanpa penolakan dari pemerintah daerah berarti mereka lemah dan takut sama pemerintah pusat, percuma ada otonomi daerah. Kami tolak TKA itu karena sejak VDNI di morosi mereka tidak patuh UU kita apalagi itu PMA kemudian mempekerjakan TKA tapi tidak mendidik tenaga kerja lokal padahal itu wajib,” cetusnya.
Ia pun mengungkap kekecewaan atas lemahnya interfensi pemerintah atas sejumlah tindak pelanggaran dilakukan PT VDNI selama berinvestasi di Sultra.
“Semestinya hari ini mereka di beri sanksi sebagaimana Permenaker nomor 10 dan Perpres 20, bukan malah di dukung,” tegasnya.
Di tempat terpisah, aksi unjuk rasa juga dilakukan mahasiswa IAIN Kendari di Gerbang Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Demosntrasi penolakan TKA China dibarengi aksi blokade jalan da bakar ban.
Para demonstran dikabarkan akan melanjutkan aksi protes menentang kehadiran buruh Tiongkok, besok bersamaan gelombang pertama kedatangan TKA China di Bandara Haluoleo.
“Kita akan lanjut di bandara dan menolak TKA ini adalah bentuk protes kita atas ketidakadilan pemerintah daerah,” ucap Sulkarnain. Adm
