SULTRABERITA.ID, KENDARI – Setelah mengalami penundaan cukup lama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersiap melakukan action penggusuran lahan eks PGSD pada 7 Januari 2020 mendatang.
Tak ada lagi tawar menawar. Pemerintah menghimbau agar pemilik lapak mengosongkan aset daerah itu sebelum eksekusi oleh aparat.
BACA JUGA :
- Ekspansi Tambang Berkelanjutan PT Vale di Sultra Tingkatkan Kesempatan Kerja Lokal
- Siska Karina Imran Pastikan Bareng Wakilnya Salat Id di Lapangan Kancil: Sama Dong, Masa Beda-beda
- Kalla Toyota Siagakan Layanan 24 Jam untuk Mudik Lebaran 2026
- Fitur Uji Coba WhatsApp: Bisa Chat dengan User yang Tak Pakai WA
- Kota Kendari yang Pertama di Sultra Salurkan Bantuan Pangan 2026, 27 Ribu KK Keciprat Beras dan Minyak
Hal tersebut diutarakan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra, Ali Akbar, Sabtu 4 Januari 2020.
“Yang lalu, 30 Desember 2019 tapi ada saran agar ditunda tanggal 7 Januari 2020. Sudah final, Pemerintah Provinsi tetap akan melakukan penggusuran atau pengosongan lahan eks PGSD,” papar mantan PJ Bupati Buton Tengah itu pada sejumlah awak media.
Meski Kikila Cs pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan melayangkan surat keberatan terhadap Pemprov Sultra, Ali Akbar menyatakan agenda eksekusi akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Ia pun meminta agar pihak penggugat legowo menerima hasil putusan Mahkamah Agung (MA). Dimana, pihak Pemprov Sultra dinyatakan sebagai pemenang atas sengketa tanah yang terletak di jantung Kota Kendari itu.
“Silahkan Kikila untuk menggunggat putusan MA bukan mengunggat Pemprov. Eksekusi ini atas perintah MA,” lanjutnya.
Tidak hanya kalah dalam sengketa lahan eks PGSD, Ali Akbar menyatakan pihak tergugat yakni Kikila Cs turut diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 800 juta.
Kewajiban pembayaran nominal ratusan juta tersebut sebagai kompensasi atas pengrusakan gedung PGSD yang merupakan aset milik Pemprov Sultra.
Kikila Cs diketahui memanfaatkan lahan tersebut sebagai area komersil. Beberapa lapak dagangan dibangun di atas lahan yang oleh MA dinyatakan sebagai aset Pemprov Sultra. Adm
